Oleh karena itu, pemerintah tidak akan melibatkan konsultan Jepang dalam studi pembangunan pelabuhan, pengganti Cilamaya.
Dedy S. Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan, pemerintah tidak melibatkan konsultan Jepang dalam penentuan lokasi dan dalam studi kelayakan pembangunan pelabuhan baru pengganti Cilamaya.
Hal ini bisa menimbulkan konflik kepentingan. Apalagi, rencana pembangunan pelabuhan pengganti Cilamaya ini dirancang atas inisiatif perusahaan Jepang untuk menunjang kegiatan industrinya di Jakarta dan Jawa Barat.
Alhasil, "Studi kelayakan dan penentuan lokasi harus independen, tidak boleh konsultan Jepang," jelas Dedy, Selasa (21/4/2015).
Subang atau Indramayu
Bappenas juga akan mengusulkan agar dana studi kelayakan ditanggung pemerintah lewat APBN agar hasil kajian dan studi kelayakan proyek pelabuhan pengganti Cilamaya independen. "Kebutuhan dananya 1,5 juta dollar AS-2 juta dollar AS," kata Dedy.
Kementerian Perhubungan sebelumnya mengklaim, pelabuhan Cilamaya bisa dibangun, sesuai hasil kajian tiga konsultan independen. Hanya, PT Pertamina (Persero) menduga, konsultan tak independen karena dibiayai Japan International Cooperation Agency (JICA)
Apalagi, kajian tidak lengkap. "Keberadaan anjungan minyak Pertamina memang tidak masuk dalam kajian JICA," kata Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, beberapa waktu lalu kepada KONTAN.
Andrinof menjelaskan, kajian pelabuhan Cilamaya sebelumnya hanya fokus ke proyek, tanpa mengukur jumlah anjungan lepas pantai dan pipa gas Pertamina. "Tapi akhirnya pemerintah memastikan tidak mungkin dibangun di Cilamaya,” ujar dia.
Rencananya, kata Andrinof, pemerintah akan menggeser proyek pelabuhan Cilamaya ke lokasi baru di Subang atau Indramayu. Namun, keputusan ini belum final dan masih menunggu hasil kajian konsultan independen. Yang pasti, pemerintah tetap optimistis, penggeseran lokasi pembangunan pelabuhan baru tidak akan menurunkan minat para investor dalam proyek ini.
Pembangunan pelabuhan ini untuk memecah kepadatan di Tanjung Priok yang dikelola Pelindo II dan menurunkan biaya logistik. (Agus Triyono)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.