Bubarkan Petral, Menteri BUMN Bakal Lapor Dulu ke Jokowi

Kompas.com - 24/04/2015, 13:23 WIB
Rini Soemarno Kompas.com/SABRINA ASRILRini Soemarno
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno menyatakan bakal melapor kepada Presiden RI Joko Widodo sebelum membubarkan Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

“Saya sudah mengatakan kepada Pertamina untuk melaporkan secara detail hukumnya itu bagaimana, agar saya dapat melaporkan ke Bapak Presiden,” kata Rini ditemui di sela-sela Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR-RI, Jakarta, Jumat (24/4/2015).

Rini mengatakan, Pertamina sudah melaporkan kondisi Petral saat ini sudah tidak berfungsi. Sejak Januari 2015, pengadaan crude dan produk minyak dilakukan langsung oleh Pertamina pusat, di Jakarta.

“Sehingga tidak melalui Singapura (lagi). Oleh sebab itu, mereka (Pertamina) melihat bahwa institusi seperti Petral tidak dibutuhkan (lagi). Untuk itu saya minta detail laporannya supaya bisa melaporkan ke Presiden. Kemudian Bapak Presiden akan memutuskan,” sambung Rini.

Rini berharap pembubaran Petral bisa dilakukan tahun ini juga. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR-RI, Rabu (22/4/2015), Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menyampaikan, Pertamina Energy Services Pte.Ltd (PES) akan menggantikan fungsi Petral, dan dikembangkan menjadi trading company milik Pertamina yang mendunia. (baca: Bakal Gantikan Petral, Apa Sih PES?)

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X