Bappenas: Pemerintah Butuhnya Bukan Kereta Cepat...

Kompas.com - 27/04/2015, 16:49 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Chaniago. Arimbi Ramadhiani/KOMPAS.comMenteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Chaniago.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Andrinof Chaniago masih mengkaji kemungkinan mengalokasikan dana untuk pembangunan kereta api (KA) cepat. Namun, dia mengatakan, sebenarnya pemerintah tak butuh kereta cepat.

"Pemerintah butuhnya bukan kereta cepat, melainkan angkutan massal perkotaan dan antarkota seperti kereta biasa," ujar Andrinof di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (27/4/2015).

Saat ini, investor Jepang melalui perusahaan konsultan Japan International Cooperation Agency (JICA) telah menyelesaikan studi kelayakan pembangunan "shinkansen" ini.

Dalam hasil studi tersebut, seperti dikemukakan Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Dedy S Priatna, Jepang memberikan proposal penawaran 6,2 miliar dollar AS untuk melakukan pembangunan proyek "shinkansen" itu.  

Menurut dia, angka 6,2 miliar dollar AS itu terdiri dari 4,3 miliar dollar AS untuk konstruksi dan sisanya untuk pengadaan kereta dan lain-lain.

Sementara itu, Tiongkok baru akan melakukan studi kelayakan. Hal tersebut ditandai dengan pertemuan empat mata antara Presiden Joko Widodo dan PM Tiongkok Xi Jinping. Meski masih ingin melihat kesungguhan kedua negara, pada hari yang sama, Pemerintah Indonesia menandatangani kerja sama dengan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Tiongkok terkait pembangunan kereta api supercepat Jakarta-Bandung. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Jokowi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X