Kompas.com - 02/05/2015, 22:56 WIB
|
EditorJosephus Primus

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Azhar Lubis menjelaskan, perusahaan penangkapan ikan tidak bisa beroperasi lagi jika Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dicabut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melakukan produksi komersial. Sedangkan Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin awal yang diterbitkan BKPM untuk perusahaan bisa melakukan persiapan-persiapan, pembelian kapal, impor mesin-mesin dan konstruksi pabrik (dalam hal industri) sampai dengan perusahaan siap produksi komersial. Waktu produksi komersial, perusahaan wajib memiliki Izin Usaha tadi,” jelas Azhar dihubungi Kompas.com, Sabtu (2/5/2015).

Terkait dengan kemungkinan pelanggaran Izin Prinsip yang dilakukan PT Pusaka Benjina Resources, Azhar menyebutkan pihak BKPM tidak melakukan pengawasan di lapangan. Dia bilang, yang melakukan pengawasan dan peninjauan di lapangan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Yang menemukan pelanggaran adalah KKP. BKPM kan tidak punya kapal untuk ke lapangan di lokasi,” ucap Azhar.

Wewenang KKP

Lebih lanjut dia bilang, Kepala BKPM Franky Sibarani sudah mengirimkan surat ke Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Di dalamnya disebutkan kewenangan pencabutan Izin Usaha Perikanan Tangkap Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan BKPM atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2013, saat ini kewenangan pencabutannya ada di Menteri Kelautan dan Perikanan. “Karena Permen-KP No.3 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang ke BKPM, hanya mendelegasikan kewenangan di bidang Perikanan Budidaya,” sambung Azhar.

Sedangkan, kewenangan di bidang Perikanan Tangkap sudah menjadi kewenangan kembali Menteri Kelautan dan Perikanan. Ihwal tersebut karena Permen-KP tahun 2009 telah dicabut dan digantikan dengan Permen-KP No.3 tahun 2015. “Dengan demikian, kalau mencabut (SIPI-SIKPI) harus atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan. BKPM tidak berwenang lagi di bidang Perikanan Tangkap,” tegas Azhar.

Azhar menambahkan, dalam surat Kepala BKPM tertanggal 27/4/2015 sudah dijelaskan, agar pencabutan Izin Usaha Perikanan Tangkap Penanaman Modal Asing tahun 2013 atas nama PBR dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kode Bank BTN untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Kode Bank BTN untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Spend Smart
Bank Sinarmas Luncurkan Aplikasi Simobiplus, Apa Saja Keunggulannya?

Bank Sinarmas Luncurkan Aplikasi Simobiplus, Apa Saja Keunggulannya?

Rilis
Blue Bird Akan Tambah 4.000 Armada Lebih di 2022

Blue Bird Akan Tambah 4.000 Armada Lebih di 2022

Whats New
Berencana Ekspansi ke RI, Perusahaan Asal Malaysia Ini  Cari Agen untuk Tawarkan Tabungan Emas

Berencana Ekspansi ke RI, Perusahaan Asal Malaysia Ini Cari Agen untuk Tawarkan Tabungan Emas

Whats New
Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Transaksi Transfer Antarbank

Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Transaksi Transfer Antarbank

Spend Smart
Cara Daftar m-Banking BRI, BNI, BCA, dan Mandiri dengan Mudah

Cara Daftar m-Banking BRI, BNI, BCA, dan Mandiri dengan Mudah

Whats New
PT Vale Indonesia Targetkan Produksi Nikel Tumbuh 3 Kali Lipat di 2025

PT Vale Indonesia Targetkan Produksi Nikel Tumbuh 3 Kali Lipat di 2025

Whats New
Laba Bersih BRI Setara 25,5 Persen Total Laba Seluruh BUMN di 2021

Laba Bersih BRI Setara 25,5 Persen Total Laba Seluruh BUMN di 2021

Whats New
Sri Mulyani Pastikan 3 Provinsi Baru di Papua Bakal Punya Anggaran Khusus Pemilu 2024

Sri Mulyani Pastikan 3 Provinsi Baru di Papua Bakal Punya Anggaran Khusus Pemilu 2024

Whats New
Simak 3 Tips Meningkatkan Strategi Marketing Lewat TikTok

Simak 3 Tips Meningkatkan Strategi Marketing Lewat TikTok

Work Smart
Vaksin Bosster Jadi Syarat Perjalanan, Kemenhub: Pokso Vaksinasi Akan Tersedia di Terminal, Bandara dan Pelabuhan

Vaksin Bosster Jadi Syarat Perjalanan, Kemenhub: Pokso Vaksinasi Akan Tersedia di Terminal, Bandara dan Pelabuhan

Whats New
Besok, Pemerintah Luncurkan Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana Seharga Rp 14.000/liter

Besok, Pemerintah Luncurkan Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana Seharga Rp 14.000/liter

Whats New
Kementan Pastikan 1,8 Juta Hewan Kurban Aman untuk Penuhi Kebutuhan Idul Adha

Kementan Pastikan 1,8 Juta Hewan Kurban Aman untuk Penuhi Kebutuhan Idul Adha

Rilis
INA dan SRF China Jalin Kerja Sama Investasi di Indonesia

INA dan SRF China Jalin Kerja Sama Investasi di Indonesia

Rilis
Bos BPJS Kesehatan: Kami Berharap Sampai 2024 Tidak Ada Kenaikan Iuran

Bos BPJS Kesehatan: Kami Berharap Sampai 2024 Tidak Ada Kenaikan Iuran

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.