Kompas.com - 13/05/2015, 09:50 WIB
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com -
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengendus ketidakberesan dalam transaksi penjualan kondensat yang melibatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Dari hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012, ditemukan piutang yang berpotensi tidak tertagih dari kerjasama tersebut yang mencapai Rp 1,35 triliun. Dalam audit juga disebut, Menteri Keuangan yang menjabat saat SKK Migas (dulu BP Migas) melakukan penunjukan langsung ke TPPI dinilai ikut bertanggungjawab.

Kala itu, jabatan bendahara keuangan negara dipegang oleh Sri Mulyani yang memimpin Kementerian Keuangan sejak 2005 hingga 2010. BPK beralasan, Menkeu mengetahui pada awal 2009 TPPI sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga perusahaan itu sulit memperoleh pinjaman modal kerja.

Apalagi Direktur Utama TPPI mengirimkan surat ke Menkeu tertanggal 19 Desember 2008 perihal Permohonan Persetujuan Tata Cara Pembayaran Kondensat yang Dikelola BP Migas untuk Diolah TPPI.

Namun, Menkeu tetap memberikan persetujuan terhadap pembayaran tidak langsung melalui Surat Nomor S-85/MK.02/2009 tanggal 12 Februari dengan merujuk pada Surat Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas. Persetujuan itu disampaikan kepada Direktur Utama TPPI lewat surat Nomor 011/BPC0000/2009/S2 tanggal 12 Januari 2009 tentang Penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara.

Dalam pelaksanaan kontrak, diketahui PT TPPI mengalami kesulitan pembayaran kepada pemerintah. Penyebabnya, Pertamina akan membayar dengan cara offsetting atau menghitung dengan utang PT TPPI kepada Pertamina sebelumnya. Akibatnya TPPI tidak mampu membayar kewajibannya ke negara.

Selain surat persetujuan Menkeu, BPK menyoroti surat dari Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas yang memberikan penunjukkan langsung kepada PT TPPI. Hal ini tak sesuai dengan Pedoman Tata Kerja BP Migas yang menetapkan penjualan kondensat bagian negara melalui mekanisme penunjukan langsung dilakukan oleh Kepala BP Migas. Meski kondisi keuangan PT TPPI bermasalah, SKK Migas tetap menyalurkan kondensat ke TPPI.

Padahal perusahaan yang dibangun oleh Hashim Djojohadikusumo ini terlambat melakukan pembayaran. Atas kejadian ini, BPK telah memberikan dua rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, memberikan sanksi kepada pejabat pada instansi terkait yang terbukti lalai dalam penunjukan TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara. Kedua, melakukan upaya pengamanan tagihan negara dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin tertagihnya tagihan negara kepada TPPI.

Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri tidak membantah hasil audit BPK ini. Namun Bareskrim belum menelusuri kasus ini hingga ke mantan Menkeu Sri Mulyani. "Dari pemeriksaan saksi, sampai saat ini masih belum ada saksi Sri Mulyani," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Victor Edison Simanjuntak, Selasa (12/5/2015).

Kemarin (12/5/2014), Bareskrim telah memanggil enam orang saksi dan diperiksa: terdiri dari dua pejabat TPPI, tiga pejabat SKK Migas, dan seorang dari Kemkeu. Sayangnya, Victor enggan menyebut identitas keenam saksi tersebut. (Tri Sulistiowati)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Blue Bird Targetkan Pendapatan Rp 1,8 Triliun Pada Semester II 2022

Blue Bird Targetkan Pendapatan Rp 1,8 Triliun Pada Semester II 2022

Whats New
Cek Tarif Ojek Online Paling Murah hingga yang Termahal

Cek Tarif Ojek Online Paling Murah hingga yang Termahal

Spend Smart
Menjauhi Jurang Resesi Ekonomi

Menjauhi Jurang Resesi Ekonomi

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Harga Pangan Naik, Badan Pangan Nasional Bakal Terbitkan Harga Acuan untuk Konsumen dan Produsen

Harga Pangan Naik, Badan Pangan Nasional Bakal Terbitkan Harga Acuan untuk Konsumen dan Produsen

Whats New
Jelang Pemilu 2024, Pasar IPO Dalam Negeri Diperkirakan Akan Ramai

Jelang Pemilu 2024, Pasar IPO Dalam Negeri Diperkirakan Akan Ramai

Whats New
Kinerja Emiten Melebihi Ekspektasi Pasar, 'Rally' IHSG Hari Ini Berpotensi Berlanjut

Kinerja Emiten Melebihi Ekspektasi Pasar, "Rally" IHSG Hari Ini Berpotensi Berlanjut

Whats New
Bos Blue Bird 'Senang' Tarif Ojek Online Naik Mendekati Tarif Taksi

Bos Blue Bird "Senang" Tarif Ojek Online Naik Mendekati Tarif Taksi

Whats New
Harga Minyak Mentah Dunia Turun, Setelah Ukraina Tutup Pipa Pasokan ke Eropa

Harga Minyak Mentah Dunia Turun, Setelah Ukraina Tutup Pipa Pasokan ke Eropa

Whats New
Manulife Aset Manajemen Proyeksi IHSG Tembus 7.600 hingga Akhir 2022

Manulife Aset Manajemen Proyeksi IHSG Tembus 7.600 hingga Akhir 2022

Whats New
Kisah Sukses Yudhi, Bangun Bisnis Gula Semut dari Nol, yang Ternyata 'Kebal' Pandemi

Kisah Sukses Yudhi, Bangun Bisnis Gula Semut dari Nol, yang Ternyata "Kebal" Pandemi

Whats New
[POPULER MONEY] Tarif Ojek Online Naik | Harga Mi Bakal Naik 3 Kali Lipat

[POPULER MONEY] Tarif Ojek Online Naik | Harga Mi Bakal Naik 3 Kali Lipat

Whats New
Kode Bank BTN untuk Keperluan Transfer Antarbank di ATM

Kode Bank BTN untuk Keperluan Transfer Antarbank di ATM

Spend Smart
Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan Online dan Offline dengan Mudah

Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan Online dan Offline dengan Mudah

Spend Smart
Mundur Terus, Kapan Pajak Karbon Diterapkan Sri Mulyani?

Mundur Terus, Kapan Pajak Karbon Diterapkan Sri Mulyani?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.