Faisal Basri: Kami Merasakan Ada Kekuatan yang Ingin Mengganggu...

Kompas.com - 14/05/2015, 12:49 WIB
Pakar Ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri, yang sekarang menjadi Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas.  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Pakar Ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri, yang sekarang menjadi Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) Faisal Basri dalam paparan rekomendasi terakhirnya menyampaikan, dari beberapa rekomendasi yang diberikan tim kepada pemerintah, ada yang sudah dilaksanakan, dan ada yang baru sebagian dilaksanakan. Faisal menyebut, apa yang dilakukan pemerintah dan PT Pertamina (Persero) terhadap rekomendasi pembubaran Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) sudah melebihi ekspektasi dari tim.

Ternyata, yang dilikuidasi tidak hanya Petral, tetapi juga anak usahanya, yakni Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES) dan Zambesi Investments Limited (ZIL). (Baca: Faisal Basri: Pembubaran Grup Petral Melebihi Ekspektasi Kami...)

Namun, untuk rekomendasi penghapusan Premium, Pertamina kurang selaras dengan usulan tim anti-mafia migas tersebut. Tim Faisal yakin, penghapusan Premium atau RON 88 bisa dilakukan dalam waktu enam bulan. "Pertamina minta paling lama dua tahun," kata Faisal di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Dalam hal ini, Faisal menyindir Pertamina yang mengatakan tidak mampu melenyapkan Premium dalam waktu enam bulan. Namun, buktinya, Pertamina bisa menyiapkan bahan bakar minyak (BBM) varian baru, Pertalite, dalam kurun waktu enam bulan.

"Kami juga sadar, kami merasakan ada kekuatan yang ingin mengganggu atau mempertahankan apa yang mereka dapatkan sendiri, selama ini. Tantangan itu yang kami coba," kata pengamat ekonomi politik Universitas Indonesia itu.

Pada bagian lain, Faisal mengatakan, tim merekomendasikan agar kilang-kilang Pertamina bisa memproduksi lebih banyak RON 92. Menurut dia, salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah kilang milik PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

"Namun, mungkin gara-gara kasus TPPI sekarang, orang jadi takut menjamah TPPI, jadi delay lagi," kata Faisal.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kendati sebagian rekomendasi belum ditindaklanjuti, Faisal tetap menilai bahwa pemerintah cukup responsif terhadap masukan tim. Sikap itu bahkan berlaku untuk usulan-usulan yang belum resmi menjadi rekomendasi. "Ya mungkin kekuatan tim itu. Kalau kami dibentuk hanya untuk basa-basi, ya kami cemberut semua wajahnya. Namun, ini berbeda," ucap Faisal.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X