Profesor Riset di Kementan Dilibatkan Wujudkan Swasembada Pangan

Kompas.com - 20/05/2015, 17:39 WIB
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, saat berdialog dengan para peserta 'Sarasehan III Forum Komunikasi Profesor Riset Kementerian Pertanian' di Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/5/2015). Dok KementanMenteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, saat berdialog dengan para peserta 'Sarasehan III Forum Komunikasi Profesor Riset Kementerian Pertanian' di Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/5/2015).
Penulis Latief
|
EditorLatief
BOGOR, KOMPAS.com - Para profesor riset di lingkup Kementerian Pertanian ikut dilibatkan dalam mewujudkan program swasembada pangan di Indonesia dengan skala prioritas padi, jagung, dan kedelai. Para profesor tersebut meliputi ahli di bidang tanaman jagung, padi, dan kedelai.

"Ada 1800 peneliti, sebanyak 1200 di antaranya adalah profesor riset," ujar Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, usai memberikan kata sambutan dan berdialog dengan para peserta 'Sarasehan III Forum Komunikasi Profesor Riset Kementerian Pertanian' di Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/5/2015).

Didampingi Kepala Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian, Dr Haryono, Mentan mengatakan saat ini sedang ada upaya khusus (Upsus) yang melibatkan para pakar sebagai  pengawas dan penasihat. Ditanya ihwal impor beras, Mentan menyatakan sekali lagi bahwa posisi ketersediaan beras di dalam negeri saat ini cukup aman. Hal tersebut dibuktikan dengan stok beras Bulog sebesar 1,7 juta ton. Bahkan, di daerah-daerah masih ada stok gabah.

"Misalnya harga beras di Merauke, Papua, Rp 6700 per kilogram. Bulog harus lakukan serapan maksimal. Menteri Perdagangan berkali-kali sudah menjelaskan bahwa tindakan impor beras merupakan alternatif terakhir," ujar Mentan.

Sementara itu, mengenai food estate (kawasan pangan) di Merauke, Papua, Mentan mengakui bahwa sampai saat ini memang belum ada peraturan khusus yang mengatur pengelolaan lahan pertanian untuk jenis tanaman padi, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, BUMN, maupun swasta.

"Di Merauke lahan seluas 750 ribu hektar akan dikelola oleh BUMN, 250 ribu hektar diantaranya akan dikelola oleh pihak swasta. Barangkali untuk otonomi khusus pangan di Merauke nanti perlu kita atur secara khusus," kata Mentan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X