Tudingan Kartel SMS terhadap Operator Kandas di Pengadilan

Kompas.com - 28/05/2015, 15:11 WIB
Ilustrasi mengetik SMS Tabita Diela/Kompas.comIlustrasi mengetik SMS
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com —
Para operator telekomunikasi kini bisa bernapas lega. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan keberatan terkait atas penetapan tarif short message service alias SMS kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

"Putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2007 batal demi hukum," ujar Ketua Majelis Hakim Robert Siahaan, Rabu (27/5/2015).

Salah satu yang menjadi bahan pertimbangan hakim, pihak komisioner tidak menyertakan nominal tarif pesan singkat yang harus dibayarkan oleh konsumen. Padahal, unsur ini wajib disertakan untuk membuktikan adanya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Adapun sejumlah operator seluler yang menggugat putusan KPP adalah PT Excelcomindo Pratama Tbk (sekarang PT XL Axiata Tbk), PT Telekomunikasi Selular, PT Bakrie Telecom Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Mobile-8 Telecom Tbk (sekarang PT Smartfren Telecom Tbk), dan PT Smart Telecom.

Tak hanya itu, dalam persidangan, Robert juga menetapkan bahwa para pemohon tidak terbukti melanggar Pasal 5 UU Monopoli.

Robert beralasan, KPPU tidak bisa membuktikan adanya pelanggaran Pasal 5 yang berbunyi bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggan pada pasar yang sama.

Bagian Litigasi KPPU Lantiko H Suryatama mengaku bahwa KPPU menghormati amar putusan majelis. Meski kecewa, ia akan meminta persetujuan komisioner KPPU untuk upaya hukum lanjutan. "Namun, ada kemungkinan akan ajukan kasasi," katanya kepada Kontan.

Terlebih lagi, menurut Lantiko, KPPU sudah menghitung bahwa pada periode 2002-2008 terdapat selisih yang cukup besar antara harga SMS dan ongkos produksi operator. Menurut catatan KPPU, biaya produksi hanya di kisaran Rp 42 hingga Rp 72 per SMS, sedangkan tarif SMS kala itu mencapai Rp 350.

Kuasa hukum PT XL Axiata, Tbk, Stefanus Haryanto, mengapresiasi putusan majelis hakim. Menurut dia, putusan tersebut sudah sesuai dengan dalil keberatan yang diajukan para operator. "Memang demikian faktanya, kami tidak melanggar Pasal 5 sehingga putusan KPPU tidak berdasar," ujar dia. (Sinar Putri S Utami)          



Sumber
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY]  Status Pegawai Kontrak Kini Semakin Lama | Cara Ganti Kartu ATM Magnetic Stripe

[POPULER MONEY] Status Pegawai Kontrak Kini Semakin Lama | Cara Ganti Kartu ATM Magnetic Stripe

Whats New
Kadin: Sudah 8.300 Perusahaan Daftar Ikut Vaksin Gotong Royong

Kadin: Sudah 8.300 Perusahaan Daftar Ikut Vaksin Gotong Royong

Whats New
Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Whats New
Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

Rilis
Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Work Smart
Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Rilis
Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Rilis
Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Whats New
Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Whats New
Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Whats New
Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Whats New
Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Whats New
Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Whats New
OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X