Tanpa Subsidi, Tarif LRT Rp 1.000 Per Km

“Kalau kita hitung kemarin, Rp 1.000 per km (kilometer). Rencananya enggak ada subsidi,” ucap Rini ditemui di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (3/6/2015).

Lebih lanjut mantan petinggi pabrikan otomotif ternama itu menuturkan, pembangunan proyek 100 persen dilakukan oleh BUMN, dalam hal ini Adhi Karya yang telah disetujui mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) serta penerbitan saham terbatas (right issue).

“Untuk itu Adhi Karya akan melakukan right issue satu bulan yang akan datang. Jadi ini akan menjadi modal dasar pembangunan LRT, yang nantinya akan ada pinjaman jangka panjang,” ujar Rini.

Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan mengatakan, perseroan mempertimbangkan untuk menggandeng mitra dalam proyek ini. Menurut dia, semakin banyak pihak yang berpartisipasi maka akan semakin kuat modal yang didapat.

Sementara itu, ditanya perihal pinjaman yang mungkina akan dilakukan, Kiswo memastikan akan merealisasikannya setelah right issue. “Setelah dapat right issue, baru bicara loan. Masa belum dapat right issue, terus minta loan, kan enggak etis,” ucap Kiswo.

Batalnya proyek monorel dan rencana pembangunan LRT memaksa Adhi Karya merogoh kocek lebih dalam. Kebutuhan ekuitas untuk moda transportasi massal melonjak dari yang tadinya Rp 1,893 triliun menjadi Rp 2,044 triliun.

Kendati demikian, Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan mengatakan, perseroan akan mengurangi alokasi dana untuk stasiun dan properti pendukung, dari yang tadinya Rp 852 miliar ketika menggunakan proyek monorel, menjadi Rp 701 miliar dengan proyek LRT.

Sehingga total kebutuhan ekuitas untuk dua proyek ini sama, yakni Rp 2,745 triliun. Kiswo menuturkan, kebutuhan ekuitas tersebut akan ditutup dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,4 triliun. Angka ini tidak berubah dari rencana awal, proyek monorel yang juga dianggarkan sama Rp 1,4 triliun.

Adapun dana publik yang diharapkan dapat ditarik sebesar Rp 1,345 triliun.