Kompas.com - 04/06/2015, 15:04 WIB
Wakil Menteri Keuangan Mardasmo Ambaranie Nadia K.MWakil Menteri Keuangan Mardasmo
EditorErlangga Djumena


TANJUNG PINANG, KOMPAS.com
- Pembeli mobil dan properti mewah akan diwajibkan mempunyai pernyataan bebas tanggungan pajak. Tanpa pernyataan itu, mereka tak bisa membeli setidaknya dua produk barang mewah itu.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, Kementerian Keuangan sudah menyurati lembaga terkait soal itu. Kini, Kementerian Keuangan menunggu lembaga-lembaga itu menerapkannya. "Setiap lembaga punya prosedur," ujarnya, Rabu (3/6/2015), di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Jika diterapkan, pembeli tidak cukup lagi hanya punya nomor pokok wajib pajak (NPWP). "Agar kendaraan bisa dipakai di jalan dan dapat surat-suratnya, harus punya pernyataan bebas tanggungan pajak. Kalau tidak ada pernyataan itu, barang mewah itu tidak bisa keluar surat-suratnya," kata Mardiasmo.

Pembeli properti mewah juga dikenai kewajiban serupa. Agar bisa serah terima, pernyataan harus dimiliki pembeli. Pernyataan itu didapatkan dari kantor pajak setempat. Dengan demikian, pembeli kendaraan dan properti mewah wajib punya pernyataan bebas tanggungan pajak, NPWP, dan bukti pembayaran pajak.

Mardiasmo meyakini, kewajiban itu tidak akan menyurutkan transaksi mobil dan properti mewah. Sebab, selama ini pasar kedua produk itu terus membesar. "Kalau sudah bisa membeli Lamborghini, seharusnya sudah tidak ada masalah pajak lagi," ujarnya.

Namun, ia tidak menanggapi lebih lanjut saat ditanya soal mobil-mobil mewah yang bodong. Beberapa waktu terakhir semakin sering terungkap mobil mewah yang tidak dilengkapi surat resmi. Mobil-mobil itu berkeliaran di jalan.

Kewajiban itu, lanjut Mardiasmo, salah satu cara peningkatan pajak. Pemerintah menerima sejumlah rekomendasi dari Tim Optimalisasi Penerimaan Perpajakan (TOPP).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut undang-undang, barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif PPnBM ditetapkan paling rendah 10 persen dan paling tinggi 200 persen.

Anggota TOPP, Machfud Sidiq, menuturkan, tim itu memang menyarankan sejumlah hal kepada pemerintah, salah satunya meningkatkan pengetahuan pegawai pajak dan bea cukai. Para pegawai itu menjadi pelaksana lapangan dari keinginan pemerintah meningkatkan pendapatan. Karena itu, mereka perlu didorong untuk terus memahami lingkungan kerja dan bisa saling bersinergi.

Pemahaman juga diperlukan agar pegawai lintas wilayah dan struktur bisa saling bersinergi. Dengan jumlah pegawai ribuan orang yang tersebar di sejumlah daerah dan kantor, dipahami ada perbedaan pemahaman dan pengetahuan. Karena itu, diperlukan pelatihan untuk menyamakan pemahaman dan pengetahuan sesuai bidang kerja.

Di Jakarta, menanggapi rencana itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat, gagasan yang bersifat mewajibkan tersebut bagus. Alasannya, selama ini, dengan mekanisme sukarela, banyak wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya.

Persoalannya kemudian terletak pada sisi teknis, yakni mengintegrasikan sistem atau prosedur operasional standar sistem administrasi manunggal satu atap (samsat) dan Direktorat Jenderal Pajak.

Integrasi tersebut tidak sebatas sistemnya tersambung, tetapi juga jangan sampai menambah lama pengurusan perizinan kendaraan bermotor. Demikian pula dengan prosedur kepemilikan properti dengan instansi terkait.

"Ini bisa menjadi salah satu sumber penggalian potensi pajak," kata Yustinus Prastowo. (RAZ/LAS)



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[TREN WISATA KOMPASIANA] 10 Destinasi di Kota Vancouver Kanada | Menggapai Atap Dunia, Everest Base Camp | Fenomena Hotel Kasino di Las Vegas Strip

[TREN WISATA KOMPASIANA] 10 Destinasi di Kota Vancouver Kanada | Menggapai Atap Dunia, Everest Base Camp | Fenomena Hotel Kasino di Las Vegas Strip

Rilis
Impor Alkes Capai Rp 150 Triliun, Bahlil Ajak Investor Asing Masuk Sektor Kesehatan

Impor Alkes Capai Rp 150 Triliun, Bahlil Ajak Investor Asing Masuk Sektor Kesehatan

Whats New
SNV Indonesia Kampanyekan Pentingnya Prokes pada Kelompok Rentan

SNV Indonesia Kampanyekan Pentingnya Prokes pada Kelompok Rentan

Rilis
Investigasi Dugaan Kebocoran Data, BRI Life Jamin Keamanan Polis Nasabah

Investigasi Dugaan Kebocoran Data, BRI Life Jamin Keamanan Polis Nasabah

Whats New
Bahlil: Investasi dari AS, Australia, dan Korsel Bakal Masuk Tahun Ini

Bahlil: Investasi dari AS, Australia, dan Korsel Bakal Masuk Tahun Ini

Whats New
Pemerintah Sebut Investasi Besar Bakal Masuk ke Kalimantan Utara

Pemerintah Sebut Investasi Besar Bakal Masuk ke Kalimantan Utara

Whats New
Kementerian PUPR Tambah Fasilitas RS di Yogyakarta

Kementerian PUPR Tambah Fasilitas RS di Yogyakarta

Rilis
Agar Ekowisata Berkembang, 10.000 Bibit Bakau Ditanam di Mandalika

Agar Ekowisata Berkembang, 10.000 Bibit Bakau Ditanam di Mandalika

Rilis
Bantu Warga Terdampak PPKM, Pengusaha Peduli NKRI Kembali Galang Donasi

Bantu Warga Terdampak PPKM, Pengusaha Peduli NKRI Kembali Galang Donasi

Rilis
BCA Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

BCA Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Cara Daftar Prakerja Gelombang 18

Cara Daftar Prakerja Gelombang 18

Whats New
KSPSI Bareng Polri Gelar Vaksinasi Gratis untuk Buruh, Simak Jadwalnya

KSPSI Bareng Polri Gelar Vaksinasi Gratis untuk Buruh, Simak Jadwalnya

Whats New
Startup Tanijoy Diduga Gelapkan Uang 430 Lender Senilai Rp 4,5 Miliar

Startup Tanijoy Diduga Gelapkan Uang 430 Lender Senilai Rp 4,5 Miliar

Whats New
Perhimpunan Pemberi Pinjaman Tanijoy Berencana Selesaikan Masalah Lewat Jalur Hukum

Perhimpunan Pemberi Pinjaman Tanijoy Berencana Selesaikan Masalah Lewat Jalur Hukum

Whats New
Saingi Nelayan Asing, KKP Izinkan Kapal Pukat Ikan Beroperasi di Perbatasan

Saingi Nelayan Asing, KKP Izinkan Kapal Pukat Ikan Beroperasi di Perbatasan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X