Disebut Sri Mulyani Pimpin Rapat Penyelamatan TPPI, Ini Tanggapan JK

Kompas.com - 09/06/2015, 14:16 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) buka suara setelah namanya disebut Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait rapat pemberian izin penjulan kondensat milik negara oleh PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI).

JK mengatakan, izin itu diberikan karena memang TPPI sedang mengalami masalah finansial. "Justru itu, kalau tidak buruk (keuangannya), tidak perlu dibantu. Jadi justru dia buruk, perlu dikasih kerjaan (jual kondensat)," ujar JK usai acara Green Infrastructure Summit di Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Menurut JK, pemerintah saat itu berupaya untuk membantu TPPI agar keuangannya bisa kembali membaik dengan pemberian izin tersebut. Wapres pun mengatakan bahwa apabila terjadi korupsi dalam pelaksanaan penjulan kondensat itu maka si pemberi izin, yaitu pemerintah, bukanlah pihak yang salah.

"Salahnya kan bukan yang ngasih kerjanya tapi uangnya tidak dbayar?" kata JK.

Sebelumnya, Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui PT TPPI memiliki persoalan finansial. PT TPPI adalah perusahaan yang ditunjuk menjual kondensat milik negara oleh SKK Migas.

Menurut Sri, sebagai perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki negara muncul kebijakan untuk menyelamatkan perusahaan tersebut. Saat itu kata dia, JK lah yang memimpin rapat penyelamatan TPPI. "Ada rapat yang dilakukan wakil presiden waktu itu, Pak JK, yang secara jelas membahas menyelamatkan TPPI dengan menunjuk Pertamina memberikan kondensat ke TPPI," lanjut dia.

Atas dasar itu, dia mengaku menandatangani persetujuan tata cara pembayaran kondensat yang telah diserahkan ke PT TPPI melalui BP Migas (saat ini berubah menjadi SKK Migas). Namun, Direktorat Badan Reserse Kriminal Polri melakukan penyelidikan dugaan unsur pidana korupsi dalam proses itu.

Polisi menduga praktik korupsi itu melibatkan PT TPPI, BP Migas, dan Kementerian ESDM. Penyidik menemukan sejumlah dugaan tindak pidana. Pertama, penunjukan langsung PT TPPI oleh SKK Migas untuk menjual kondensat. Kedua, PT TPPI telah melanggar kebijakan wakil presiden untuk menjual kondensat ke Pertamina. PT TPPI justru menjualnya ke perusahaan lain.

Penyidik juga menemukan bahwa meskipun kontrak kerja sama SKK Migas dengan PT TPPI ditandatangani Maret 2009, PT TPPI sudah menerima kondensat dari BP Migas sejak Januari 2009 untuk dijual.Selain itu, PT TPPI juga diduga tidak menyerahkan hasil penjualan kondensat ke kas negara. Penyidik telah mengantongi kalkulasi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kerugian negara akibat dugaan korupsi itu, yakni mencapai 139 juta dollar AS.

baca juga: Sri Mulyani Akui PT TPPI Bermasalah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hanya Tunjukan QR Code, Pembeli Pertalite dan Solar Tidak Wajib Pakai Aplikasi MyPertamina di SPBU

Hanya Tunjukan QR Code, Pembeli Pertalite dan Solar Tidak Wajib Pakai Aplikasi MyPertamina di SPBU

Spend Smart
Allianz Life Indonesia Kumpulkan Premi Bruto Rp 19 Triliun Sepanjang 2021

Allianz Life Indonesia Kumpulkan Premi Bruto Rp 19 Triliun Sepanjang 2021

Whats New
Mapan Umumkan Pendanaan Seri-A 15 Juta Dollar AS

Mapan Umumkan Pendanaan Seri-A 15 Juta Dollar AS

Rilis
Rupiah dan IHSG Berakhir Merah Sore Ini

Rupiah dan IHSG Berakhir Merah Sore Ini

Whats New
Laba Bersih BEI Tumbuh 80,8 Persen jadi Rp 881,41 Miliar di 2021

Laba Bersih BEI Tumbuh 80,8 Persen jadi Rp 881,41 Miliar di 2021

Whats New
Pemerintah Akan Buka Rekrutmen 1,08 Juta PPPK Guru dan Tenaga Kesehatan Tahun Ini

Pemerintah Akan Buka Rekrutmen 1,08 Juta PPPK Guru dan Tenaga Kesehatan Tahun Ini

Whats New
Beri Inspirasi Peserta BincangShopee 7.7 Mega Elektronik, MGDalenaf Ceritakan Awal Perjalanan Jadi Konten Kreator

Beri Inspirasi Peserta BincangShopee 7.7 Mega Elektronik, MGDalenaf Ceritakan Awal Perjalanan Jadi Konten Kreator

Work Smart
3 Alasan Lion Air Minta Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Dinaikkan

3 Alasan Lion Air Minta Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Dinaikkan

Whats New
Membangun Bisnis dari Potensi Alam Indonesia

Membangun Bisnis dari Potensi Alam Indonesia

Earn Smart
Cari Link Daftar Beli Pertalite? Klik subsiditepat.mypertamina.id

Cari Link Daftar Beli Pertalite? Klik subsiditepat.mypertamina.id

Spend Smart
Mewaspadai Volatilitas Aliran Modal Asing

Mewaspadai Volatilitas Aliran Modal Asing

Whats New
Ini Cara Mengajukan KPR untuk Pekerja Infomal yang Tak Miliki Slip Gaji

Ini Cara Mengajukan KPR untuk Pekerja Infomal yang Tak Miliki Slip Gaji

Whats New
Jutaan Hektar Hutan RI Habis Dibabat secara Ilegal untuk Sawit

Jutaan Hektar Hutan RI Habis Dibabat secara Ilegal untuk Sawit

Whats New
Bukalapak Targetkan Pertumbuhan Pendapatan Rp 3 Triliun pada 2022

Bukalapak Targetkan Pertumbuhan Pendapatan Rp 3 Triliun pada 2022

Whats New
China Longgarkan Kebijakan Zero Covid-19, Disneyland Shanghai Kembali Beroperasi Mulai Besok

China Longgarkan Kebijakan Zero Covid-19, Disneyland Shanghai Kembali Beroperasi Mulai Besok

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.