Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"CPO Supporting Fund" Resmi Dibentuk

Kompas.com - 15/06/2015, 16:47 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Badan untuk melaksanakan program pungutan minyak sawit atau CPO supporting fund (CSF) resmi dibentuk oleh pemerintah. Dua mantan wakil menteri pun ditunjuk memimpin badan yang bernama Badan Pengelolan Dana Perkebunan Kepala Sawit itu.

Kedua mantan Wakil Menteri itu yaitu Rusman Heriawan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas dan Bayu Krisnamurthi sebagai Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit. Rusman adalah mantan Wakil Menteri Pertanian sementera Bayu adalah mantan Wakil Menteri Perdagangan. Keduanya, pernah sama-sama berada pada kabinet Indonesia Bersatu Jilid II .

"Badan ini befungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan saja, jadi tidak hal-hal teknis. Fungsi teknis nanti akan dilaksanakan pihak yang profesional," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil di Jakarta, Senin (15/6/2015).

Lebih lanjut dia menjelaskan, badan yang dibentuk itu tujuanya untuk percepatan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel. Nantinya, bahan itu akan diambil dari hasil industri kelapa sawit.

Selain itu kata dia, badan itu juga akan memfasilitasi penelitian dan pengembangan industru kelapa sawit, sarana dan prasarana perkebunan kelapa ssawit pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit hingga promosi kelapa sawit Indonesia.

Anggotanya tak hanya dua mantan Wakil Menteri saja, pemerintah juga ambil bagian dalam susunan keanggotaan. Misalnya, Menko Perekonomian Sofyan Djalil menjabat sebagai sebagai Ketua Dewan Pengarah, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menjabat sebagai Pengawas BLU.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri ESDM, dan perwakilan pelaku usaha bertindak selalu Dewan Pengarah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com