Anggota DPR: Kebijakan Susi Bikin Nelayan Jualan Togel

Kompas.com - 17/06/2015, 03:43 WIB
Ilustrasi : Sejumlah barang bukti kasus judi online dan togel yang diperlihatkan Polisi dalam rilis di Polda Metro Jaya pada Minggu (16/12/2012) siang. Alsadad RudiIlustrasi : Sejumlah barang bukti kasus judi online dan togel yang diperlihatkan Polisi dalam rilis di Polda Metro Jaya pada Minggu (16/12/2012) siang.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengkritik keras kebijakan Menteri Kalautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti. Menurut dia, gara-gara kebijakan Susi, banyak nelayan yang menjadi pengangguran, bahkan beralih profesi jadi penjual togel.

"Dampak sosial yang muncul di Pekalongan, nelayan yang tidak bekerja itu beralih mencari pekerjaan lain yang melanggar norma seperti berjualan togel," ujar Daniel saat rapat kerja Komisi IV dengan Susi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/6/2015).

Banyaknya nelayan yang menganggur dan beralih profesi menjadi penjual togel kata dia karena kebijakan Susi yang melarang adanya bongkar muat ikan di tengah laut atau transhipment. Karena larangan itu, kapal-kapal yang memiliki kapasitas di atas 30 GT dijual secara besar-besaran.

Berdasarkan data yang dimiliki Daniel, saat ini kapal yang tersisa di Pekalongan hanya 126 kapal. Padahal, sebelumnya jumlah kapal di Pekalongan ada 763 kapal. "Yang aktif tinggal 96 kapal, dari kapal yang aktif itu 30 persen diantaranya sudah habis SIPI-nya (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan tidak bisa diperpanjang," kata dia.

Tak hanya di Pekalongan, kata Daniel, dampak negatif kebijakan Susi itu juga terjadi di Sulawesi Utara dan Sumetera Utara dengan menurunnya produksi ikan. Lalu di Palu, Sulawesi Tengah, inflasi tinggi karena mahalnya harga ikan.

Selain itu, lanjut dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur dan Jawa Barat, Nilai Tukar Nelayan (NTN) di dua daerah itu menurun pada bulan Maret dan April.

"Pemerintahan SBY menutup NTN pada angka 106,66 di bulan Oktober 2014. Sementara saat pemerintahan Jokowi terus turun hingga pada April 2015 jadi 101,91," kata anggota DPR RI Fraksi PKB itu.

baca juga: Menteri Susi: Faisal Basri Sangat Tahu Dunia Bisnis yang Remang-remang...

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X