Rini Bantah Sekjen PDI-P soal Penyerataan Modal Negara untuk BUMN

Kompas.com - 19/06/2015, 16:17 WIB
Menteri BUMN, Rini Soemarno KOMPAS.com/Sri LestariMenteri BUMN, Rini Soemarno
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri BUMN Rini M Soemarno menepis kritik dari Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menilai dana penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 48,01 triliun terlalu besar dan tidak sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan Presiden Joko Widodo.

Menurut Rini, kebijakan mengenai PMN akan memberikan manfaat untuk masyarakat dan pemerintah.

"Apa maksudnya? Dana PMN itu tujuannya kan investasi untuk mengembangkan banyak hal," kata Rini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Rini menjelaskan, kebijakan PMN akan berguna pada pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, ia juga yakin pembangunan tersebut akan menyerap banyak tenaga kerja khususnya untuk masyarakat yang berdomisili di lokasi pembangunan.

"Tujuannya penyerapan tenaga kerja, membangun perekonomian di daerah itu. Dan (PMN) itu dana investasi, itu bisa dikembalikan kepada negara," ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa PMN bukan dana pengeluaran kementerian, tetapi investasi yang dapat dikembalikan pada negara.

"Saya rasa (pernyataan Hasto) tidak tepat. PMN ini dana investasi, yang bisa dikembalikan dua atau tiga kali lipat dari apa yang sudah diberikan," kata Rini.

Hasto sebelumnya menyoroti kinerja menteri-menteri Jokowi khususnya di bidang ekonomi. Menurut Hasto, Presiden Joko Widodo sudah sangat tepat ketika melakukan evaluasi pada seluruh menterinya.

Hasto kemudian memberikan kritik pada kinerja menteri-menteri Jokowi di bidang ekonomi. Kritik tersebut khususnya ditujukan pada dana PMN untuk BUMN sebesar Rp 48,01 triliun. (baca: PDI-P Soroti Kinerja Menteri di Bidang Ekonomi)

Ia menilai kucuran dana untuk PMN itu terlalu besar dan melenceng dari garis kebijakan ekonomi kerakyatan. Hasto juga menganggap program tersebut tidak sesuai dengan rencana memperbesar ruang fiskal dalam APBN melalui realokasi anggaran subsidi untuk bahan bakar minyak.

"Kalau kita ambil saja Rp 30 triliun dana PMN untuk pembangunan infrastruktur desa, itu akan membawa dampak banyak. Selain hasil pembangunan bermanfaat untuk masyarakat, akan terbuka juga lapangan pekerjaan baru bagi ribuan orang yang terlibat dalam proyek itu," ujar  Hasto.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X