Masih Sertakan Total di Blok Mahakam, Menteri ESDM Dinilai Mengecewakan

Kompas.com - 19/06/2015, 19:20 WIB
Platforms atau anjungan lepas pantai  milik TEPI berada di lapangan gas Jempang dan Metulang. Rig pengeboran gas akan masuk ke sini pada 21 April 2015. Jempang dan Metulang merupakan proyek ketiga TEPI di  South Mahakam. Anjungan ini terdiri di tengah laut yang jaraknya 35 Km dari Balikpapan. Kompas.com/Dani JPlatforms atau anjungan lepas pantai milik TEPI berada di lapangan gas Jempang dan Metulang. Rig pengeboran gas akan masuk ke sini pada 21 April 2015. Jempang dan Metulang merupakan proyek ketiga TEPI di South Mahakam. Anjungan ini terdiri di tengah laut yang jaraknya 35 Km dari Balikpapan.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Keputusan pemerintah untuk memberikan porsi hak partisipasi kepada Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation sebesar 30 persen, dan kepada PT Pertamina (Persero) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar 70 persen, disesalkan sejumlah kalangan.

“Energy Watch Indonesia (EWI) kali ini benar-benar sangat kecewa terhadap keputusan pemerintah terkait participating interest Blok Mahakam yang tetap menyertakan Total-Inpex sebesar 30 persen,” ucap Direktur Eksekutif EWI, Ferdinand Hutahaean, Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Ferdinand menuturkan, dengan komposisi tersebut, artinya Pertamina hanya akan kebagian 60 persen, dengan asumsi BUMD mengambil seluruh hak partisipasinya sesuai peraturan pemerintah sebesar 10 persen.

Lebih lanjut, Ferdinand mengatakan, EWI lebih kecewa terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said karena tidak berani merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo agar Blok Mahakam diserahkan seluruhnya pada Pertamina.

“Sangat disayangkan mengapa Kementerian ESDM merekomendasikan bahwa Total-Inpex masih disertakan dengan pola business to business (B2) dengan Pertamina. Mestinya tidak boleh ada ampun. Total-Inpex harus keluar dari Mahakam. Sehingga Pertamina menguasai 90 persen, dan BUMD 10 persen,” jelas Ferdinand.

Dia menambahkan, saat ini publik tentu saja menyalahkan Jokowi sebagai Presiden yang memutuskan hal tersebut. “Akhirnya Jokowi dicap sebagai antek asing oleh beberapa pihak yang lupa atau tidak bahwa keputusan Jokowi adalah berdasarkan rekomendasi dari Kementerian ESDM,” sambung Ferdinand.

Atas dasar itu, Ferdinand menegaskan sebaiknya Presiden Jokowi segera bertindak menyelamatkan negara dengan mengevaluasi kabinetnya. “Kementerian yang menjadi ujung tombak eksekusi tidak boleh dipimpin menteri-menteri pengecut, yang lebih takut asing daripada takut pada bangsa sendiri. Ini sungguh pukulan berat dan menjadi preseden buruk ke depan atas kontrak-kontrak yang akan segera berakhir,” tandas Ferdinand.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X