Menteri Rini Usulkan Sistem Satu Pintu

JAKARTA, KOMPAS.com -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terkesan enggan menyalahkan PT Pelindo II selaku operator Pelabuhan Tanjung Priok terkait waktu inap kontainer atau dwell time. Sebaliknya, dia menilai BUMN pelabuhan itu sudah bekerja baik. "Nah kalau dilihat dari posisi bongkar muatnya, posisi proses bongkar muat barang kalau sudah ditumpuk kontainer itu Pelindo II sudah baik, sudah setara dengan internasional, (Setara) dengan (pelabuhan) Hongkong. Kan Hongkong itu pelabuhan yang ketiga terbesar dan terbaik di dunia," ujar Rini saat mengadakan buka puasa bersama dengan sejumlah Direksi BUMN dan wartawan di kediamannya, di Kompleks Widya Candra, Jakarta, Sabtu (20/5/2015).

Dia menjelaskan, permasalahan waktu inap kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok bukan hanya urusan Pelindo II saja selaku operator pelabuhan. Kata Rini, sejumlah lembaga dan kementerian juga memiliki kontribusi terhadap waktu inap tersebut di pelabuhan.

Rini mencontohkan impor barang makanan harus memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kemudian, apabila barangnya adalah pangan, harus ada izin dari dinas karantina Kementerian Pertanian. "Kan ada bongkar muat dan pre-costum, itu kan harus ada izin Bea Cukai. Tapi sebelum Bea Cukai kan harus ada izin lagi misalnya dari Kementerian Perdagangan. Misal makanan harus ada dari BPOM. Tumbuh-tumbuhan (pangan) harus dari Kementan. Jadi proses ini kemudian harus diselesaikan untuk nanti kemudian dari Bea Cukai lalu baru keluar," kata dia.

Untuk menyelesaikan masalah dwell time yang disorot Presiden Jokowi, Rini mengusulkan agar terbentuknya sistem satu pintu yang menaungi 18 kementerian-lembaga yang memiliki kewenangan di Pelabuhan Tanjung Priok. "Single window system itukan di bawah Menko Maritim (Indroyono Soesilo). Mari dukung Pak Menko Maritim. Iya (sistem) yang ada harus disempurnakan," ucap dia