Kompas.com - 24/06/2015, 15:16 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Satu lagi produk undang-undang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, seorang pensiunan PT Dirgantara Indonesia, Haris Simanjuntak melayangkan gugatan uji materi (judicial review) UU nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Menurut Haris, UU Dana Pensiun (Dapen) memberikan perlakuan tidak adil kepada para pensiunan PT Dirgantara Indonesia, termasuk dirinya. Pasalnya, menurut Haris dalam beleid ini tak ada sanksi berupa denda maupun hukum pidana bagi perusahaan yang tidak melaksanakan empat pasal dalam UU ini.

Keempat pasal yang dimaksud adalah pertama pasal 9 yang mengatur bahwa perubahan atas aturan dana pensiun tidak boleh mengurangi manfaat dana pensiun yang menjadi hak peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan menteri.

Kedua, pasal 21 ayat 1 yang menyatakan peserta yang memenuhi syarat berhak atas manfaat pensiun normal atau manfaat pensiun cacat atau manfaat pensiun dipercepat atau pensiun ditunda yang besarannya dihitung dari rumus yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun.

Ketiga, pasal 31 ayat 1 yang mengatur dana pensiun tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun.

Keempat, pasal 51 ayat 1 dan 2 yang mengatur ketentuan bahwa dana pensiun wajib diselenggarakan sesuai dengan peraturan dana pensiun dan wajib memenuhi ketentuan yang sesuai dengan UU Dana Pensiun.

Lantaran tak ada sanksi, kata Haris, PT Dirgantara Indonesia hanya membayarkan pensiun kepada pekerjanya berdasarkan surat keputusan direksi yang perhitungannya tidak sesuai dengan peraturan dana pensiun yang ditetapkan berdasarkan UU.

Lewat gugatan ini Haris meminta MK untuk menyatakan segala perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 9, 21 ayat 1, 31 ayat 1, dan 51 ayat 1 dan 2 UU Dana Pensiun merupakan perbuatan melawan hukum dan menyatakan pelanggarnya bisa diancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda sebesar Rp 5 miliar.

Atas permohonan ini, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar meminta Haris untuk merumuskan kembali uji materi yang diajukannya. Salah satunya terkait dengan petitum Haris yang meminta agar MK menyatakan perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal diatas diancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda Rp 5 miliar.

"MK tidak boleh merumuskan ini, ini rumusan harus dilakukan oleh pembentuk UU, MK tidak boleh bentuk UU, paling tinggi kami hanya bisa memaknai UU," kata Patrialis. (Agus Triyono)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Tarik Tunai GoPay di ATM BCA, BRI, Indomaret, dan Alfamart

Cara Tarik Tunai GoPay di ATM BCA, BRI, Indomaret, dan Alfamart

Whats New
Syarat dan Cara Transfer Uang lewat Alfamart dengan Mudah

Syarat dan Cara Transfer Uang lewat Alfamart dengan Mudah

Spend Smart
BTN Incar KPR Senilai Rp 2,5 Triliun Selama Pameran Perumahan IPEX 2022

BTN Incar KPR Senilai Rp 2,5 Triliun Selama Pameran Perumahan IPEX 2022

Rilis
Literasi Keuangan Masih Rendah, OneAset Tawarkan Edukasi Investasi Lewat Aplikasinya

Literasi Keuangan Masih Rendah, OneAset Tawarkan Edukasi Investasi Lewat Aplikasinya

Rilis
Apa Itu Devisa: Definisi, Fungsi, Manfaat, Contoh, dan Sumbernya

Apa Itu Devisa: Definisi, Fungsi, Manfaat, Contoh, dan Sumbernya

Earn Smart
Sambut HUT Ke-77 RI, TikTok Gelar TikTok Shop For Your Fashion Khusus untuk Brand Fesyen Lokal

Sambut HUT Ke-77 RI, TikTok Gelar TikTok Shop For Your Fashion Khusus untuk Brand Fesyen Lokal

BrandzView
Simak Cara Transfer DANA ke Bank BRI, BNI, dan Mandiri dengan Mudah

Simak Cara Transfer DANA ke Bank BRI, BNI, dan Mandiri dengan Mudah

Spend Smart
Biaya Transfer Antarbank di Livin’ by Mandiri Hanya Rp 77, Catat Tanggalnya

Biaya Transfer Antarbank di Livin’ by Mandiri Hanya Rp 77, Catat Tanggalnya

Spend Smart
Mendag: Orang Indonesia Kalau Diskon Suka Ambil Uang Belanja...

Mendag: Orang Indonesia Kalau Diskon Suka Ambil Uang Belanja...

Whats New
Sandiaga Uno: Harga Tiket Pesawat Mahal Harus Kita Sikapi dengan Penuh Kewaspadaan

Sandiaga Uno: Harga Tiket Pesawat Mahal Harus Kita Sikapi dengan Penuh Kewaspadaan

Whats New
Jumlah Pengguna Naik, Volume Transaksi BNI Direct Terkerek Jadi Rp 2.587 Triliun

Jumlah Pengguna Naik, Volume Transaksi BNI Direct Terkerek Jadi Rp 2.587 Triliun

Whats New
Kemenhub dan PT ASDP Indonesia Ferry Kerja Sama Pemanfaatan Pelabuhan Ajibata dan Ambarita

Kemenhub dan PT ASDP Indonesia Ferry Kerja Sama Pemanfaatan Pelabuhan Ajibata dan Ambarita

Whats New
Lowongan Kerja Kemenag 2022 untuk Lulusan MA/SMA, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Lowongan Kerja Kemenag 2022 untuk Lulusan MA/SMA, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Hasil Riset SMB Pulse Index Mekari: Digitalisasi Tingkatkan Resiliensi UMKM Hadapi Gejolak Ekonomi

Hasil Riset SMB Pulse Index Mekari: Digitalisasi Tingkatkan Resiliensi UMKM Hadapi Gejolak Ekonomi

BrandzView
Pasca IPO, Klinko Mulai Genjot Pasar Ekspor

Pasca IPO, Klinko Mulai Genjot Pasar Ekspor

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.