Kompas.com - 24/06/2015, 15:16 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Satu lagi produk undang-undang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, seorang pensiunan PT Dirgantara Indonesia, Haris Simanjuntak melayangkan gugatan uji materi (judicial review) UU nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Menurut Haris, UU Dana Pensiun (Dapen) memberikan perlakuan tidak adil kepada para pensiunan PT Dirgantara Indonesia, termasuk dirinya. Pasalnya, menurut Haris dalam beleid ini tak ada sanksi berupa denda maupun hukum pidana bagi perusahaan yang tidak melaksanakan empat pasal dalam UU ini.

Keempat pasal yang dimaksud adalah pertama pasal 9 yang mengatur bahwa perubahan atas aturan dana pensiun tidak boleh mengurangi manfaat dana pensiun yang menjadi hak peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan menteri.

Kedua, pasal 21 ayat 1 yang menyatakan peserta yang memenuhi syarat berhak atas manfaat pensiun normal atau manfaat pensiun cacat atau manfaat pensiun dipercepat atau pensiun ditunda yang besarannya dihitung dari rumus yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun.

Ketiga, pasal 31 ayat 1 yang mengatur dana pensiun tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun.

Keempat, pasal 51 ayat 1 dan 2 yang mengatur ketentuan bahwa dana pensiun wajib diselenggarakan sesuai dengan peraturan dana pensiun dan wajib memenuhi ketentuan yang sesuai dengan UU Dana Pensiun.

Lantaran tak ada sanksi, kata Haris, PT Dirgantara Indonesia hanya membayarkan pensiun kepada pekerjanya berdasarkan surat keputusan direksi yang perhitungannya tidak sesuai dengan peraturan dana pensiun yang ditetapkan berdasarkan UU.

Lewat gugatan ini Haris meminta MK untuk menyatakan segala perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 9, 21 ayat 1, 31 ayat 1, dan 51 ayat 1 dan 2 UU Dana Pensiun merupakan perbuatan melawan hukum dan menyatakan pelanggarnya bisa diancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda sebesar Rp 5 miliar.

Atas permohonan ini, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar meminta Haris untuk merumuskan kembali uji materi yang diajukannya. Salah satunya terkait dengan petitum Haris yang meminta agar MK menyatakan perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal diatas diancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda Rp 5 miliar.

"MK tidak boleh merumuskan ini, ini rumusan harus dilakukan oleh pembentuk UU, MK tidak boleh bentuk UU, paling tinggi kami hanya bisa memaknai UU," kata Patrialis. (Agus Triyono)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dapat Pendanaan dari Founder Bukalapak, Powerbrain Perkuat Hal Ini

Dapat Pendanaan dari Founder Bukalapak, Powerbrain Perkuat Hal Ini

Rilis
Catat, Uji Coba Beli Pertalite dan Solar Pakai MyPertamina Hanya Dilakukan di 11 Daerah

Catat, Uji Coba Beli Pertalite dan Solar Pakai MyPertamina Hanya Dilakukan di 11 Daerah

Whats New
Kemenkop UKM: Jangan Sampai Transaksi Digital Kita Hanya Jadi Pasar Saja...

Kemenkop UKM: Jangan Sampai Transaksi Digital Kita Hanya Jadi Pasar Saja...

Whats New
Lelang 6 Sukuk Negara, Pemerintah Tarik Utang Rp 7,8 Triliun

Lelang 6 Sukuk Negara, Pemerintah Tarik Utang Rp 7,8 Triliun

Whats New
KCI Kembangkan Sistem CCTV yang Bisa Deteksi Pelaku Pelecehan Seksual dan Copet

KCI Kembangkan Sistem CCTV yang Bisa Deteksi Pelaku Pelecehan Seksual dan Copet

Whats New
Hanya Tunjukan QR Code, Pembeli Pertalite dan Solar Tidak Wajib Pakai Aplikasi MyPertamina di SPBU

Hanya Tunjukan QR Code, Pembeli Pertalite dan Solar Tidak Wajib Pakai Aplikasi MyPertamina di SPBU

Spend Smart
Allianz Life Indonesia Kumpulkan Premi Bruto Rp 19 Triliun Sepanjang 2021

Allianz Life Indonesia Kumpulkan Premi Bruto Rp 19 Triliun Sepanjang 2021

Whats New
Mapan Umumkan Pendanaan Seri-A 15 Juta Dollar AS

Mapan Umumkan Pendanaan Seri-A 15 Juta Dollar AS

Rilis
Rupiah dan IHSG Berakhir Merah Sore Ini

Rupiah dan IHSG Berakhir Merah Sore Ini

Whats New
Laba Bersih BEI Tumbuh 80,8 Persen jadi Rp 881,41 Miliar di 2021

Laba Bersih BEI Tumbuh 80,8 Persen jadi Rp 881,41 Miliar di 2021

Whats New
Pemerintah Akan Buka Rekrutmen 1,08 Juta PPPK Guru dan Tenaga Kesehatan Tahun Ini

Pemerintah Akan Buka Rekrutmen 1,08 Juta PPPK Guru dan Tenaga Kesehatan Tahun Ini

Whats New
Beri Inspirasi Peserta BincangShopee 7.7 Mega Elektronik, MGDalenaf Ceritakan Awal Perjalanan Jadi Konten Kreator

Beri Inspirasi Peserta BincangShopee 7.7 Mega Elektronik, MGDalenaf Ceritakan Awal Perjalanan Jadi Konten Kreator

Work Smart
3 Alasan Lion Air Minta Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Dinaikkan

3 Alasan Lion Air Minta Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Dinaikkan

Whats New
Membangun Bisnis dari Potensi Alam Indonesia

Membangun Bisnis dari Potensi Alam Indonesia

Earn Smart
Cari Link Daftar Beli Pertalite? Klik subsiditepat.mypertamina.id

Cari Link Daftar Beli Pertalite? Klik subsiditepat.mypertamina.id

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.