Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal "Dwell Time", Pengusaha Kritik Balik Pemerintah

Kompas.com - 26/06/2015, 08:57 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Usai kemarahan Presiden Joko Widodo terkait waktu inap barang (dwell time) di Pelabuhan Tanjung Priok, pemerintah menuding para importir sebagai biang keladi keruwetan itu. Tepatnya karena kegemaran importir menimbun barang di pelabuhan.

Namun, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi) balik mengkritik pemerintah karena persoalan dwell time juga karena andil buruknya koordinasi antar kementerian dan lembaga negera yang memiliki kewenangan di Pelabuhan Tanjung Priok. Ginsi melihat ada ego sektoral di situ.

"Ada 18 kementerian dan lembaga disana, jangan kan 18, dua saja Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan susah (kordinasi), Bea Cukai sama Kementerian Perdagangan susah juga. Ini sudah ego sektoral semua. (Dirut Pelindo II) R.J Lino sudah kebakaran jenggot, dia nyalahin ini nyalahin itu," ujar Ketua II Ginsi Erwin Taufan saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Dia mengakui, ada importir nakal yang menimbun barangnya di Pelabuhan Tanjung Priok. Kegemaran itu, kata Erwin, disebabkan karena banyak importir yang tak memiliki gudang penyimpanan barang.

Meski mengakui hal itu, dia menyebut sistem pengelolaan dwell time juga bermasalah. Terutama terkait layanan perizinan yang dibutuhkan importir usai barang impor sampai di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Memang pelabuhan itu buka 24 jam, Tapi itu layanannya (pengurusan izin) ada enggak 24 jam?. Saya sih netral (tidak membela importir nakal atau pemerintah) ya. Tetapi, saya pesan ke Pak partogi (Dirjen Perdagangan Luar Negeri) ya kebijakan itu jangan abu-abu, jadi soal pre-costume itu jangan kita harus urus kesana kemari. Mereka harus paham juga gitu, ditanya solusi mereka enggak paham juga," kata dia.

Oleh karena itu, Erwin meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan koordinasi di Pelabuhan Tanjung Priok. Salah satu caranya yaitu dengan menguatkan peranan Otoritas Pelabuhan (OP) menjadi koordinator tunggal 18 kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan di Pelabuhan Tanjung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com