Soal "Dwell Time", Pengusaha Kritik Balik Pemerintah

Kompas.com - 26/06/2015, 08:57 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Usai kemarahan Presiden Joko Widodo terkait waktu inap barang (dwell time) di Pelabuhan Tanjung Priok, pemerintah menuding para importir sebagai biang keladi keruwetan itu. Tepatnya karena kegemaran importir menimbun barang di pelabuhan.

Namun, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi) balik mengkritik pemerintah karena persoalan dwell time juga karena andil buruknya koordinasi antar kementerian dan lembaga negera yang memiliki kewenangan di Pelabuhan Tanjung Priok. Ginsi melihat ada ego sektoral di situ.

"Ada 18 kementerian dan lembaga disana, jangan kan 18, dua saja Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan susah (kordinasi), Bea Cukai sama Kementerian Perdagangan susah juga. Ini sudah ego sektoral semua. (Dirut Pelindo II) R.J Lino sudah kebakaran jenggot, dia nyalahin ini nyalahin itu," ujar Ketua II Ginsi Erwin Taufan saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Dia mengakui, ada importir nakal yang menimbun barangnya di Pelabuhan Tanjung Priok. Kegemaran itu, kata Erwin, disebabkan karena banyak importir yang tak memiliki gudang penyimpanan barang.

Meski mengakui hal itu, dia menyebut sistem pengelolaan dwell time juga bermasalah. Terutama terkait layanan perizinan yang dibutuhkan importir usai barang impor sampai di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Memang pelabuhan itu buka 24 jam, Tapi itu layanannya (pengurusan izin) ada enggak 24 jam?. Saya sih netral (tidak membela importir nakal atau pemerintah) ya. Tetapi, saya pesan ke Pak partogi (Dirjen Perdagangan Luar Negeri) ya kebijakan itu jangan abu-abu, jadi soal pre-costume itu jangan kita harus urus kesana kemari. Mereka harus paham juga gitu, ditanya solusi mereka enggak paham juga," kata dia.

Oleh karena itu, Erwin meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan koordinasi di Pelabuhan Tanjung Priok. Salah satu caranya yaitu dengan menguatkan peranan Otoritas Pelabuhan (OP) menjadi koordinator tunggal 18 kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan di Pelabuhan Tanjung.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.