Kompas.com - 29/06/2015, 14:04 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com
- Setelah dua kali tak menghadiri undangan dari Komisi VI DPR RI, Direktur Utama Pelindo II R.J Lino akhirnya datang ke gedung dewan menghadiri rapat kerja (Raker) terkait permasalahan waktu inap barang (dwell time).

Dalam rapat itu, Lino mengungkapkan bahwa dirinya merasa jadi sasaran tembak permasalahan dwell time yang membuat Presiden Jokowi marah beberapa waktu lalu. "Yang disasar Lino pak," kata dia, memotong pembicaraan salah seorang anggota Komisi VI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Mendengar pembicaraannya dipotong, anggota DPR itu langsung membantah Lino. "Bukan Pak Lino (sasaran ya), tapi Pelindo II pak. Pak Lino kan hanya bagian dari Pelindo II saja," kata dia.

Dalam rapat itu, Lino menjelaskan bahwa permasalahan dwell time terdiri dari tiga bagian yaitu pre customs clearance, custom clearance, dan postcustoms clearance.

Waktu dwell time yang paling lama, kata dia, ada di bagian pre customs clearance yaitu bagian terkait pengeluaran izin dari 8 kementerian dan lembaga. Bahkan, secara terang-terangan Lino menyebut bahwa Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) merupakan salah satu pihak yang bertanggungjawab atas dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok.

Pasalnya, kata dia, saat ini sebagian besar kewenangan pemberian izin dokumen ada di bagian pre customs clearance yaitu Kemendag.  "Kalau kita merujuk Undang Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, maka masuk ini Dirjen Perhubungan luar negeri yang bertanggung jawab," ujar Lino.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel lebih menyalahkan para importir terkait lamanya waktu inap barang (dwell time) di Pelabuhan Tanjung Priok. Menurut Mendag, banyak para importir yang tidak disiplin.  Hal itu, kata dia, bisa terlihat dari banyaknya importir yang baru mengurus berbagai perizinan setelah barang impor itu sampai di pelabuhan.

Dia menjelaskan, pengurusan perizinan barang impor setelah barang tersebut masuk ke pelabuhan akan membuat barang tersebut menumpuk di pelabuhan. Akibatnya, waktu tunggu barang akan semakin lama.

Untuk menindaklanjuti hal itu, Kementerian Perdagangan akan menelusuri para pengusaha yang sering telat dalam mengurus izin. Bahkan, kata dia, pemerintah akan bertindak tegas memulangkan barang impor tersebut jika perizinannya belum diurus.

baca juga: Kerugian "Dwell Time" Disebut-sebut Rp 870 Triliun, Jonan Heran

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.