Jokowi Marah soal "Dwell Time", R.J Lino Merasa jadi Sasaran Tembak

Dalam rapat itu, Lino mengungkapkan bahwa dirinya merasa jadi sasaran tembak permasalahan dwell time yang membuat Presiden Jokowi marah beberapa waktu lalu. "Yang disasar Lino pak," kata dia, memotong pembicaraan salah seorang anggota Komisi VI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Mendengar pembicaraannya dipotong, anggota DPR itu langsung membantah Lino. "Bukan Pak Lino (sasaran ya), tapi Pelindo II pak. Pak Lino kan hanya bagian dari Pelindo II saja," kata dia.

Dalam rapat itu, Lino menjelaskan bahwa permasalahan dwell time terdiri dari tiga bagian yaitu pre customs clearance, custom clearance, dan postcustoms clearance.

Waktu dwell time yang paling lama, kata dia, ada di bagian pre customs clearance yaitu bagian terkait pengeluaran izin dari 8 kementerian dan lembaga. Bahkan, secara terang-terangan Lino menyebut bahwa Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) merupakan salah satu pihak yang bertanggungjawab atas dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok.

Pasalnya, kata dia, saat ini sebagian besar kewenangan pemberian izin dokumen ada di bagian pre customs clearance yaitu Kemendag.  "Kalau kita merujuk Undang Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, maka masuk ini Dirjen Perhubungan luar negeri yang bertanggung jawab," ujar Lino.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel lebih menyalahkan para importir terkait lamanya waktu inap barang (dwell time) di Pelabuhan Tanjung Priok. Menurut Mendag, banyak para importir yang tidak disiplin.  Hal itu, kata dia, bisa terlihat dari banyaknya importir yang baru mengurus berbagai perizinan setelah barang impor itu sampai di pelabuhan.

Dia menjelaskan, pengurusan perizinan barang impor setelah barang tersebut masuk ke pelabuhan akan membuat barang tersebut menumpuk di pelabuhan. Akibatnya, waktu tunggu barang akan semakin lama.

Untuk menindaklanjuti hal itu, Kementerian Perdagangan akan menelusuri para pengusaha yang sering telat dalam mengurus izin. Bahkan, kata dia, pemerintah akan bertindak tegas memulangkan barang impor tersebut jika perizinannya belum diurus.

baca juga: Kerugian "Dwell Time" Disebut-sebut Rp 870 Triliun, Jonan Heran