Benarkah Pekerja Asal China Menyerbu Indonesia? Ini Penjelasan Menaker

Kompas.com - 30/06/2015, 14:04 WIB
Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri Melakukan Kunjungan ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia, Senin (9/3/2015) Stefanno Reinard SulaimanMenteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri Melakukan Kunjungan ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia, Senin (9/3/2015)
EditorErlangga Djumena

Lebih lanjut Hanif menjelaskan mengenai berbagai kasus-kasus TKA yang selama ini ramai di perbincangkan. Salah satunya diantaranya adalah soal keberadaan TKA China yang bekerja di PT Cemindo Gemilang IMTA dan  PT Cimona, yang banyak dipersoalkan karena diduga melakukan pelanggaran dengan jumlah TKA ilegal yang diperkiraan besar.

“Tidak benar ada exodus karena kami cukup selektif mengeluarkan izin. Semua IMTA (Izin Memekerjakan Tenaga Asing) yang kami keluarkan  untuk kedua pabrik itu  sifatnya sementara (masa kerja hanya 6 bulan). Setelah itu mereka harus angkat kaki. Lagipula, para TKA itu kan hanya kerja di tahap konstruksi, bukan produksi. Jika konstruksi kelar, mereka segera pulang,“ kata Hanif.

Berdasarkan data Kemnaker, untuk PT Cemindo Gemilang IMTA yang diterbitkan adalah 17. Untuk PT Cimona, terbitkan 432, dengan batas waktu kerja hanya untuk 6 bulan kerja. Karena  6 bulan,  maka diperkirakan sebagian sudah pulang. Karena memang mayoritas dari mereka adalah tenaga kerja untuk tahap konstruksi saja.

“Mengenai adanya laporan mengatakan jumlah di lapangan lebih dari itu, maka Pengawas Naker sedang meneliti keberadaan mereka. Jika tidak sesuai prosedur, maka Kemnaker pasti mencabut  IMTAnya, lalu Imigrasi mendeportasi mereka, “ kata Hanif.

Adapun terkait mengenai tenaga kerja  pembangunan pabrik asal China di Lebak, Banten, ada LSM yang menyebut mereka meresahkan masyarakat sekitar karena buang air di sungai dan tidak sopan. Hanif meminta kejelasan LSM dan laporan yang dibuatnya. Yang bertanggungjawab paling depan atas dampak sosial seperti itu adalah perusahaan bersangkutan.

“Tolong nama LSM-nya diperjelas juga siapa. Saat ini pengawas ketenagakerjaan baik pusat maupun daerah sedang melakukan investigasi lapangan di perusahaan tersebut. Pengawas sudah minta perusahaan agar membangun MCK agar pekerjanya tidak BAB sembarangan,“ kata Hanif.

Pada kesempatan itu, Hanif juga mengklarifikasi mengenai  kabar  bahwa saat pembangunan Jembatan Suramadu, awalnya dikerjakan oleh pekerja Indoensia, kemudian diganti oleh pekerja Chiina. Hanif menjelaskan Proyek Suramadu adalah merupakan proyek G to G antara pemerintah China dan pemerintah Indonesia (Pemda Jawa Timur).

“Karena pemenang tendernya adalah perusahaan China, maka sejumlah tenaga ahli China didatangkan oleh perusahaan itu untuk menyelesaikan proyek Suramadu, yang mana keberadaan TKA ini dikombinasikan juga dengan keberadaan TKDN. Lagi pula harus dibedakan antara pemilik proyek dan kontraktornya," ucapnya.


Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X