Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bank Dunia Soroti Rendahnya Serapan Belanja Modal Pemerintah

Kompas.com - 08/07/2015, 13:48 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia menyoroti berbagai hal yang membuat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 ini terus melambat. Salah satu yang disorot tajam adalah rendahnya penyerapan belanja modal oleh pemerintah.

Berdasarkan laporan terbaru Bank Dunia, rendahnya penyerapan belanja itu bisa berdampak kepada kesuksesan pembangunan infrastruktur pemerintah. Bahkan, lembaga itu menyebut dukungan perekonomian dari sektor fiskal ikut terhalang lantaran rendahnya penyerapan belanja modal itu.

"Maka dari sisi pembelanjaan alokasi untuk proyek-proyek infrastruktur prioritas harus dijamin agar terus bisa berjalan," begitu laporan terbaru Bank Dunia terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia, Jakarta, Rabu (8/7/2015).

Menurut Bank Dunia, penjaminan proyek-proyek prioritas pemerintah tersebut akan berisiko terhadap pelebaran defisit fiskal lebih dari 1,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, lembaga itu berpendapat bahwa defisit tersebut tidak akan melanggar aturan yang tertera dalam APBN-P 2015 yaitu sebesar 3 persen dari PDB.

Sementara itu Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaaan Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro mengaku setuju dengan hasil laporan Bank Dunia yang menyoroti rendahnya belanja modal pemerintah. Namun sebenarnya kata dia, pemerintah seharusnya lebih giat mengajak para investor swasta untuk mau membangun infrastruktur di Indonesia.

Dengan mengajak investor swasta kata dia, Pemerintah bisa fokus memberi jaminan pada proyek-proyek prioritas saat ini tanpa harus mengeluarkan uang APBN untuk proyek yang sebenarnya bisa diberikan kepada investor swasta.

"Makanya saya berharap antarpemerintah segera melihat mana proyek prioritas maka proyek yang visible dilakukan oleh swasta," kata dia.

Menurut Bernardus, minimnya belanja modal pemerintah memang disebabkan adanya perubahan di berbagai Kementerian dan Lembaga. Oleh karena itu kata dia keterlibatan swasta dalam pembiayaan infrastruktur saat ini sangatlah penting.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Gas Murah Dinilai ‘Jadi Beban’ Pemerintah di Tengah Konflik Geopolitik

Program Gas Murah Dinilai ‘Jadi Beban’ Pemerintah di Tengah Konflik Geopolitik

Whats New
Catatkan Kinerja Positif, Rukun Raharja Bukukan Laba Bersih 8 Juta Dollar AS pada Kuartal I-2024

Catatkan Kinerja Positif, Rukun Raharja Bukukan Laba Bersih 8 Juta Dollar AS pada Kuartal I-2024

Whats New
Luhut Sambangi PM Singapura, Bahas Kerja Sama Carbon Capture Storage dan Blue Food

Luhut Sambangi PM Singapura, Bahas Kerja Sama Carbon Capture Storage dan Blue Food

Whats New
Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo, Rasio Utang Pemerintah Ditarget Naik hingga 40 Persen

Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo, Rasio Utang Pemerintah Ditarget Naik hingga 40 Persen

Whats New
Revisi Aturan Impor Barang Bawaan dari Luar Negeri Bakal Selesai Pekan Ini

Revisi Aturan Impor Barang Bawaan dari Luar Negeri Bakal Selesai Pekan Ini

Whats New
Pacu Kontribusi Ekspor, Kemenperin Boyong 12 Industri Alsintan ke Maroko

Pacu Kontribusi Ekspor, Kemenperin Boyong 12 Industri Alsintan ke Maroko

Whats New
Uji Coba Bandara VVIP IKN Akan Dilakukan pada Juli 2024

Uji Coba Bandara VVIP IKN Akan Dilakukan pada Juli 2024

Whats New
Menteri Basuki Bakal Pindah ke IKN Juli 2024 dengan 2 Menteri Lain

Menteri Basuki Bakal Pindah ke IKN Juli 2024 dengan 2 Menteri Lain

Whats New
Harga Emas Dunia Stabil di Tengah Meredanya Konflik Timur Tengah

Harga Emas Dunia Stabil di Tengah Meredanya Konflik Timur Tengah

Whats New
Pemerintah Susun Rancangan Aturan Dana Abadi Pariwisata, untuk Apa?

Pemerintah Susun Rancangan Aturan Dana Abadi Pariwisata, untuk Apa?

Whats New
Soal Wajib Sertifikat Halal di Oktober, Kemenkop-UKM Minta Kemenag Permudah Layanan untuk UMKM

Soal Wajib Sertifikat Halal di Oktober, Kemenkop-UKM Minta Kemenag Permudah Layanan untuk UMKM

Whats New
Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Kerja Sama dengan Israel

Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Kerja Sama dengan Israel

Whats New
Nasabah Bank Jago Bertambah 3 Juta Setiap Tahun

Nasabah Bank Jago Bertambah 3 Juta Setiap Tahun

Whats New
RUPST MPXL Sepakati Pembagian Dividen dan Tambah Komisaris

RUPST MPXL Sepakati Pembagian Dividen dan Tambah Komisaris

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com