Perpres Anti-kriminalisasi bagi Kepala Daerah untuk Percepatan Pembangunan

Kompas.com - 15/07/2015, 17:18 WIB
Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Andrinof Chaniago. KOMPAS.com/RAMDHAN TRIYADI BEMPAHMenteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Andrinof Chaniago.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengungkapkan, peraturan presiden (perpres) dan instruksi presiden (inpres) yang menjamin kepala daerah tak akan dikriminalisasi diperlukan demi percepatan pembangunan nasional.

Menurut Andrinof, perpres dan inpres itu akan selesai dalam waktu dekat ini, yakni seusai Lebaran. "Itu (perpres dan inpres) tentu ada di Pak Menko (Sofyan Djalil), sedikit lagi (selesai). Lebaran dulu, ya habis Lebaran lah (selesainya)," ujar Andrinof seusai buka puasa bersama para ekonom di kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (15/7/2015) malam.

Dia menjelaskan bahwa aturan tersebut nantinya akan menjamin para kepala daerah tak dikriminalisasi karena menggunakan dana percepatan pembangunan di daerah. Saat ini, kata dia, ada Rp 255 triliun dana yang mengendap di daerah karena para pejabat daerah ketakutan terjerat kasus hukum.

Selain Andrinof, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga sempat mengungkapkan bahwa banyak para pejabat di daerah takut dikriminalisasi terjerat korupsi karena banyak aturan yang tak jelas.

"Kenapa di daerah ada uang Rp 255 triliun nganggur itu karena sebagian pejabat daerah ketakutan (dikriminalisasi)," ujar Bambang di Jakarta, Senin (13/7/2015).

Dia menjelaskan, sebenarnya ketakutan tersebut bukan hanya terjadi pada pejabat daerah. Pejabat pemerintahan pusat pun ada yang ketakutan menggunakan uang anggaran tersebut. Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang membuat peraturan agar pejabat pemerintah tak ragu menggunakan anggaran.

Namun, Bambang enggan merinci rencana aturan tersebut. Bambang yakin adanya aturan jenis lain penggunaan anggaran tersebut akan membuat pejabat, terutama di daerah, bisa lebih percaya diri menggunakan anggaran tersebut. Dengan demikian, tak ada lagi istilah pengendapan dana di daerah.

"Jadi bayangkan kalau pejabat daerah tidak ketakutan seperti sekarang, itu mungkin sebagian dari uang-uang di bank daerah sekarang sudah bisa cair dan dampaknya langsung ke pertumbuhan (ekonomi)," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X