Kemenhub: BRT Jangan Matikan Angkot

Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Kemenhub Yuyun Wahyuningrum mengatakan bahwa Perum Damri telah diminta ikut terlibat merancang rute-rute yang nantinya akan dioperasikan. Tujuannya agar rute yang disusun tidak menimbulkan permasalahan terhadap rute-rute angkutan kota konvensional.

"Damri diminta merapat ke pemerintah daerah untuk sama-sama menyusun trayek. Supaya nanti begitu disusun, angkot kecilnya ada solusi. Angkota kecilnya mau diapain? jangan dimatiin gitu aja dong. Mungkin dialihkan jadi feeder," kata Yuyun saat acara peresmian proyek perakitan 1.000 bus berstandar BRT di pabrik karoseri bus CV Laksana, Ungaran, Jawa Tengah, Rabu (29/7/2015).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Damri Agus Subrata mengatakan saat ini proses penyusunan rute-rute layanan BRT di 33 Ibu Kota Provinsi saat ini sedang dilakukan. Salah satunya di Yogyakarta.

"Di Jogja mereka mengatakan butuh 95 bus. Tapi harus diatur trayeknya di mana saja. Bagaimana dengan Trans Jogja yang sekarang. Kan harus diatur. Jangan sampai mematikan bus kota yang sudah ada, dan juga Damri yang sudah ada," ujar Agus.

Sebagai informasi, Kemenhub telah secara resmi memulai proyek perakitan 1.000 bus berstandar BRT. Perakitan 1.000 bus merupakan bagian dari program pengadaan 3.000 bus berstandar BRT yang akan berlangsung hingga 2019. Ribuan unit bus tersebut nantinya akan disebar ke 33 provinsi, kecuali DKI Jakarta.

Bus-bus yang akan dibagikan ke 33 provinsi itu nantinya akan dioperasikan oleh operator yang sama, yakni Perum Damri. Namun pengecualian diberikan untuk bus-bus yang akan beroperasi di area Jabodetabek. Karena bus untuk area ini akan dioperasikan oleh Perum Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) sebagai layanan bus Transjabodetabek.