Kompas.com - 31/07/2015, 19:26 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan menegaskan bahwa pengoperasian pesawat tanpa awak (drone) harus didaftarkan ke Kementerian Perhubungan.

Kemenhub kata dia akan mengawasi penggunaan drone layaknya pesawat terbang biasa. "Yang diatur itu drone yang beroperasi tinggi dan jarak jauh. Penerapan dan pengawasannya ya sama dengan pesawat biasa," ujar ujar Jonan di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Sementara penggunaan drone untuk kepentingan jurnalistik, Jonan menegaskan tetap harus ada izin. Meski begitu, dia menilai bahwa drone yang biasa digunakan untuk kepentingan jurnalistik tak terlalu dipersiapkan karena ukuran dan ketinggian terbangnya tak terlalu tinggi.

"Untuk tv ada pengaturannya, nanti kalau ditetapkan ya pasti harus daftar. Kalau drone milik stasiun televisi kan drone-nya (seperti) mainan itu, kalau pendaftaran ya sekali saja. Kalau dronenya tv kan kecil-kecil kan seperti mainan, bukan yang besarnya seperti mobil gitu kan, kan tidak tinggi (terbangnya)," kata Jonan.

Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015, yang merupakan dasar aturan tersebut, mengatur mengenai persyaratan, batasan, dan perizinan bagi pengoperasian pesawat tanpa awak tersebut.

Dalam ketentuan tersebut, pertama, drone tidak boleh diterbangkan di ruang udara terlarang (prohibited area), yaitu kawasan udara yang dibatasi secara permanen dan menyeluruh bagi semua pesawat.

Kedua, drone dilarang terbang di kawasan udara terbatas (restricted area), yaitu ruang udara yang dibatasi secara tidak tetap dan hanya dioperasikan untuk penerbangan negara. Apabila tak digunakan untuk penerbangan negara, ruang udara tersebut bisa digunakan untuk penerbangan komersil.

Ketiga, Kemenhub juga melarang drone diterbangkan di kawasan keselamatan operasi penerbangan suatu bandara. Selain itu, Kemenhub juga melarang pengoperasian drone di ruang udara yang diatur oleh Air Traffic Control (ATC).

Pelarangan pengoperasian drone juga dilakukan pada ruang udara yang tidak mendapatkan pelayanan ATC pada ketinggian 150 meter. Meski begitu, Kemenhub memberikan ketentuan khusus bagi operator pesawat tanpa awak demi kepentingan pemerintah misalnya untuk patroli wilayah negara, patroli laut, dan pemantauan cuaca.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sucofindo Buka Lowongan Kerja untuk Pegawai Kontrak, Ini Posisi yang Dibutuhkan

Sucofindo Buka Lowongan Kerja untuk Pegawai Kontrak, Ini Posisi yang Dibutuhkan

Work Smart
Syarat dan Cara Membuat Akun Pendataan Tenaga non-ASN BKN 2022

Syarat dan Cara Membuat Akun Pendataan Tenaga non-ASN BKN 2022

Whats New
BRI Buka Lowongan Kerja Lewat Jalur Program BFLP hingga 11 Oktober

BRI Buka Lowongan Kerja Lewat Jalur Program BFLP hingga 11 Oktober

Work Smart
Erick Thohir dan Sandiaga Uno Komitmen Dukung Permodalan dan Kemampuan UMKM Perempuan

Erick Thohir dan Sandiaga Uno Komitmen Dukung Permodalan dan Kemampuan UMKM Perempuan

Whats New
Belanja Pemerintah Bakal Topang Laju Ekonomi di Kuartal IV-2022

Belanja Pemerintah Bakal Topang Laju Ekonomi di Kuartal IV-2022

Whats New
Dukung UMKM, Bank Sumut Salurkan KUR Rp 3,8 Triliun pada Semester I-2022

Dukung UMKM, Bank Sumut Salurkan KUR Rp 3,8 Triliun pada Semester I-2022

Whats New
Dulu Ditolak Taiwan, Kini Giliran Hong Kong Tarik Peredaran Mie Sedaap

Dulu Ditolak Taiwan, Kini Giliran Hong Kong Tarik Peredaran Mie Sedaap

Whats New
Simak Tips Alokasi Investasi di Tengah Ancaman Resesi Global yang Kian Nyata

Simak Tips Alokasi Investasi di Tengah Ancaman Resesi Global yang Kian Nyata

Earn Smart
Catat, Ini Kode Bank BJB dan BJB Syariah untuk Keperluan Transfer

Catat, Ini Kode Bank BJB dan BJB Syariah untuk Keperluan Transfer

Spend Smart
PLN Pastikan PMN Rp 10 Triliun Untuk Aliri Listrik Daerah 3T

PLN Pastikan PMN Rp 10 Triliun Untuk Aliri Listrik Daerah 3T

Whats New
UOB Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5 Persen Tahun 2022 dan 2023

UOB Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5 Persen Tahun 2022 dan 2023

Whats New
BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja, Fresh Graduate Bisa Daftar

BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja, Fresh Graduate Bisa Daftar

Work Smart
APBN Surplus dan Kemudahan Membayar Pajak

APBN Surplus dan Kemudahan Membayar Pajak

Whats New
DPR Sahkan UU APBN 2023, Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 5,3 Persen

DPR Sahkan UU APBN 2023, Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 5,3 Persen

Whats New
Update Data Nakes secara Mandiri hingga 28 Oktober, Ini Link dan Caranya

Update Data Nakes secara Mandiri hingga 28 Oktober, Ini Link dan Caranya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.