Selain Sanksi, 12 Maskapai Penerbangan Masih Dapat Kelonggaran

Kompas.com - 05/08/2015, 14:13 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorJosephus Primus


JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih memberikan kesempatan bagi 12 maskapai penerbangan yang permodalannya tak sehat hingga 30 September 2015 nanti. Kesempatan itu diberikan Kemenhub agar maskapai-maskapai penerbangan mampu memperbaiki ekuitasnya.

Meski masih diberikan kelonggaran, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menegaskan bahwa ke 12 maskapai tersebut tetap dikenakan sanksi oleh Kemenhub. Sanksi tersebut berupa pelarangan pembukaan rute baru, pelarangan perubahan rute, hingga pelarangan perubahan rencana bisnis. "Ekuitas negatif itu tidak sehat untuk sebuah perusahaan transportasi yang bertanggung jawab terhadap keselamatan," ujar Jonan dalam konferensi pers di Kantor Kemenhub, Jakarta, Rabu (5/8/2015).

Dia menjelaskan, perpanjangan waktu itu diberikan lantaran Kemenhub sudah mendapatkan jaminan dari maskapai. Jaminan tersebut berupa surat yang menyatakan siap menambah modal hingga waktu yang ditentukan. Apabila hinggga 30 September 2015 maskapai-maskapai penerbangan itu tak memperbaiki ekuitasnya, Jonan menegaskan akan melarang terbang pesawat-pesawat milik maskapai-maskapai penerbangan tersebut.

Selain itu, Kemenhub juga akan melakukan peninjauan ulang menyeluruh terhadap bisnis, operasi, dan kelayakan maskapai itu. Berdasarkan data Kemenhub ada 12 maskapai yang belum memenuhi syarat ekuitas yang dituangkan dalam Peraturan Menteri No.18 Tahun 2015 dan No.45 Tahun 2015. Maskapai-maskapai penerbangan tersebut yaitu Indonesia Air Asia, Cardig Air, Trans Wisata Prima Aviation, Eastindo Services, Survei Udara Penas, Air Pasifik Utama, Johnlin Air Transport, Asialink Cargo Airline, Ersa Eastern Aviation, Tri MG Intra Airline, Nusantara Buana Air, dan Manunggal Air.

Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Kementerian Perhubungan mewajibkan perusahaan pemegang izin penerbangan komersial untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen kepada Menteri Perhubungan. Untuk 2014, laporan keungan paling lambat harus diserahkan pada 29 Mei 2015. Perusahaan penerbangan yang belum menyerahkan laporan keuangan pada tanggal tersebut diberi kesempatan selama 30 hari hingga tanggal 30 Juni 2015, dengan syarat menyerahkan surat pernyataan dari kantor akuntan publik.

Setelah, melakukan telaah atas seluruh laporan keuangan yang masuk, ternyata ada perusahaan penerbangan yang ekuitasnya negatif. Terkait dengan minimal modal disetor, Peraturan No. 45 Tahun 2015 menyatakan bahwa maskapai penerbangan komersial yang memiliki jadwal penerbangan dengan kapasitas lebih dari 70 kursi harus memiliki modal senilai Rp 500 miliar. Sementara maskapai yang memiliki jadwal penerbangan dengan kapasitas maksimum 30 kursi diharuskan memiliki modal senilai Rp 300 miliar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Melesat 614,37 Persen, Medco Energi Bukukan Laba Bersih 400,93 Juta Dollar AS

Melesat 614,37 Persen, Medco Energi Bukukan Laba Bersih 400,93 Juta Dollar AS

Whats New
Bantuan 'Rombong Berkah', Dorong Warga Bangun UMKM untuk Keluar dari Kesulitan Ekonomi

Bantuan "Rombong Berkah", Dorong Warga Bangun UMKM untuk Keluar dari Kesulitan Ekonomi

Whats New
Internet Makin Dibutuhkan di Masa Pemulihan Ekonomi, Dorong Terciptanya Society 5.0

Internet Makin Dibutuhkan di Masa Pemulihan Ekonomi, Dorong Terciptanya Society 5.0

Whats New
Kembali Raih Prestasi, Sido Muncul Berhasil Menjadi Pemenang Terbaik 1 SDGs Action Award 2022

Kembali Raih Prestasi, Sido Muncul Berhasil Menjadi Pemenang Terbaik 1 SDGs Action Award 2022

BrandzView
KA Argo Parahyangan Bakal Di-Nonaktifkan, Jubir Luhut hingga Kemenhub Kompak Sebut Masih Dalam Pembahasan

KA Argo Parahyangan Bakal Di-Nonaktifkan, Jubir Luhut hingga Kemenhub Kompak Sebut Masih Dalam Pembahasan

Whats New
Bappenas Luncurkan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan, Ini Manfaatnya

Bappenas Luncurkan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan, Ini Manfaatnya

Whats New
BI Lakukan Penyesuaian Kegiatan Operasional Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2023

BI Lakukan Penyesuaian Kegiatan Operasional Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2023

Whats New
Kemenkop UKM Ungkap Klasifikasi KSP yang Berpotensi Jadi 'Open Loop' dalam RUU P2SK

Kemenkop UKM Ungkap Klasifikasi KSP yang Berpotensi Jadi "Open Loop" dalam RUU P2SK

Whats New
KemenkopUKM Usulkan Koperasi yang Menjalankan Usaha di Sektor Jasa Keuangan Diawasi OJK

KemenkopUKM Usulkan Koperasi yang Menjalankan Usaha di Sektor Jasa Keuangan Diawasi OJK

Whats New
IndiHome Targetkan Tambah 1,8 Juta Pelanggan di Tahun Depan, Begini Strateginya

IndiHome Targetkan Tambah 1,8 Juta Pelanggan di Tahun Depan, Begini Strateginya

Whats New
[Kompasianival 2022 Better Nation] Indonesia Jadi Tuan Rumah Ajang Olahraga, Siapkah?

[Kompasianival 2022 Better Nation] Indonesia Jadi Tuan Rumah Ajang Olahraga, Siapkah?

Rilis
Dorong UMKM Naik Kelas, Erick Thohir Bagikan NIB di Lampung

Dorong UMKM Naik Kelas, Erick Thohir Bagikan NIB di Lampung

Whats New
KPPU Selesaikan 396 Perkara Praktik Monopoli Usaha Sepanjang 2000-2022

KPPU Selesaikan 396 Perkara Praktik Monopoli Usaha Sepanjang 2000-2022

Whats New
Stok Kedelai Langka, Harga Tahu Tempe Melejit

Stok Kedelai Langka, Harga Tahu Tempe Melejit

Whats New
Sisa Desember, Sri Mulyani Sebut Masih Ada Rp 537,2 Triliun Uang Negara yang Bakal Dibelanjakan

Sisa Desember, Sri Mulyani Sebut Masih Ada Rp 537,2 Triliun Uang Negara yang Bakal Dibelanjakan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.