Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selain Sanksi, 12 Maskapai Penerbangan Masih Dapat Kelonggaran

Kompas.com - 05/08/2015, 14:13 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorJosephus Primus


JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih memberikan kesempatan bagi 12 maskapai penerbangan yang permodalannya tak sehat hingga 30 September 2015 nanti. Kesempatan itu diberikan Kemenhub agar maskapai-maskapai penerbangan mampu memperbaiki ekuitasnya.

Meski masih diberikan kelonggaran, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menegaskan bahwa ke 12 maskapai tersebut tetap dikenakan sanksi oleh Kemenhub. Sanksi tersebut berupa pelarangan pembukaan rute baru, pelarangan perubahan rute, hingga pelarangan perubahan rencana bisnis. "Ekuitas negatif itu tidak sehat untuk sebuah perusahaan transportasi yang bertanggung jawab terhadap keselamatan," ujar Jonan dalam konferensi pers di Kantor Kemenhub, Jakarta, Rabu (5/8/2015).

Dia menjelaskan, perpanjangan waktu itu diberikan lantaran Kemenhub sudah mendapatkan jaminan dari maskapai. Jaminan tersebut berupa surat yang menyatakan siap menambah modal hingga waktu yang ditentukan. Apabila hinggga 30 September 2015 maskapai-maskapai penerbangan itu tak memperbaiki ekuitasnya, Jonan menegaskan akan melarang terbang pesawat-pesawat milik maskapai-maskapai penerbangan tersebut.

Selain itu, Kemenhub juga akan melakukan peninjauan ulang menyeluruh terhadap bisnis, operasi, dan kelayakan maskapai itu. Berdasarkan data Kemenhub ada 12 maskapai yang belum memenuhi syarat ekuitas yang dituangkan dalam Peraturan Menteri No.18 Tahun 2015 dan No.45 Tahun 2015. Maskapai-maskapai penerbangan tersebut yaitu Indonesia Air Asia, Cardig Air, Trans Wisata Prima Aviation, Eastindo Services, Survei Udara Penas, Air Pasifik Utama, Johnlin Air Transport, Asialink Cargo Airline, Ersa Eastern Aviation, Tri MG Intra Airline, Nusantara Buana Air, dan Manunggal Air.

Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Kementerian Perhubungan mewajibkan perusahaan pemegang izin penerbangan komersial untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen kepada Menteri Perhubungan. Untuk 2014, laporan keungan paling lambat harus diserahkan pada 29 Mei 2015. Perusahaan penerbangan yang belum menyerahkan laporan keuangan pada tanggal tersebut diberi kesempatan selama 30 hari hingga tanggal 30 Juni 2015, dengan syarat menyerahkan surat pernyataan dari kantor akuntan publik.

Setelah, melakukan telaah atas seluruh laporan keuangan yang masuk, ternyata ada perusahaan penerbangan yang ekuitasnya negatif. Terkait dengan minimal modal disetor, Peraturan No. 45 Tahun 2015 menyatakan bahwa maskapai penerbangan komersial yang memiliki jadwal penerbangan dengan kapasitas lebih dari 70 kursi harus memiliki modal senilai Rp 500 miliar. Sementara maskapai yang memiliki jadwal penerbangan dengan kapasitas maksimum 30 kursi diharuskan memiliki modal senilai Rp 300 miliar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat Kerjasama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Lewat Kerjasama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Whats New
Perkuat Stok Jelang Puasa dan Lebaran, Mendag Zulhas Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng per Bulan

Perkuat Stok Jelang Puasa dan Lebaran, Mendag Zulhas Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng per Bulan

Whats New
Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Rilis
Temukan Ada Distributor yang 'Bundling' Minyakita, KPPU: Praktek Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Temukan Ada Distributor yang "Bundling" Minyakita, KPPU: Praktek Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Whats New
Badai PHK Perusahaan Teknologi Berlanjut, Ketua Asosiasi E-Commerce Buka Suara

Badai PHK Perusahaan Teknologi Berlanjut, Ketua Asosiasi E-Commerce Buka Suara

Whats New
Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Whats New
Kementerian ESDM Siasati Kenaikan Harga Elpiji yang Berada di Atas HET

Kementerian ESDM Siasati Kenaikan Harga Elpiji yang Berada di Atas HET

Whats New
Investasi Asing Meningkat, BI Soroti Tantangan di Sektor Hilirisasi SDA

Investasi Asing Meningkat, BI Soroti Tantangan di Sektor Hilirisasi SDA

Whats New
Cegah Perdagangan Orang, Bagaimana 'Update' Pembahasan RUU PPRT?

Cegah Perdagangan Orang, Bagaimana "Update" Pembahasan RUU PPRT?

Whats New
Minyakita Dijual Melebihi HET, KPPU Bakal Panggil Kemendag dan Kemenperin

Minyakita Dijual Melebihi HET, KPPU Bakal Panggil Kemendag dan Kemenperin

Whats New
IFG Holding Cetak Laba Bersih Rp 3,44 Triliun Tahun 2022

IFG Holding Cetak Laba Bersih Rp 3,44 Triliun Tahun 2022

Whats New
BSM Umat Resmi Jadi BSI Maslahat

BSM Umat Resmi Jadi BSI Maslahat

Whats New
Antisipasi Tingginya Kebutuhan Pupuk, Petrokimia Gresik Amankan Pasokan Gas dari Lapangan JTB

Antisipasi Tingginya Kebutuhan Pupuk, Petrokimia Gresik Amankan Pasokan Gas dari Lapangan JTB

Whats New
Bakal Berhenti Beroperasi pada 31 Maret, Siapa Pemilik JD.ID?

Bakal Berhenti Beroperasi pada 31 Maret, Siapa Pemilik JD.ID?

Whats New
Evaluasi Mingguan Harga BBM Non-Subsidi Ikuti Harga Minyak Dunia Dinilai Tepat

Evaluasi Mingguan Harga BBM Non-Subsidi Ikuti Harga Minyak Dunia Dinilai Tepat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+