Geram terhadap Impor Garam, Menteri Susi Mengadu ke Jokowi

Kompas.com - 06/08/2015, 12:50 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekesalan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti atas keputusan Kementerian Perdagangan yang menerbitkan izin impor garam untuk industri akhirnya disampaikan ke Presiden Joko Widodo, Kamis (6/8/2015).

Susi mengadukan kekhawatirannya atas nasib petani garam lokal yang akan merugi akibat gempuran garam impor tersebut. Susi menuturkan, impor garam harus diawasi betul agar tak sampai merugikan petani. Pasalnya, saat ini impor yang rencananya akan dibuka pemerintah sampai 2,2 juta ton. Padahal, kebutuhan industri hanya cukup 1,1 juta.

Sisa lebih garam impor itu ditakutkan Susi akan mengalir ke konsumsi rumah tangga yang menjadi pasar garam lokal. "Melebihi yang dibutuhkan industri akhirnya masuk ke pasar lokal untuk aneka pangan dan lain sebagainya ini mestinya dijaga dan yang selalu terjadi setiap kali adalah mereka masuk pada saat panen raya ini yang saya pikir ya jangan begitu lah," kata Susi usai dipanggil Presiden Jokowi di istana kepresidenan, Kamis (6/8/2015).

Dia menjelaskan, perusahaan importir sah-sah saja mengangguk keuntungan. Namun, pemerintah harus mengontrolnya karena menurut Susi pemerintah juga sudah menggelontorkan banyak uang untuk program pemberdayaan petani dan peningkatan kualitas garam lokal.

Pemerintah pun sudah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Garam. Total seluruh anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk industri lokal ini mencapai sekitar Rp 600 miliar. "Pemerintah akan buang uang banyak, bukan sedikit," kata dia.

Menurut Susi, Presiden Jokowi saat ini tengah mempelajari izin impor garam itu. Dia yakin Jokowi akan berpihak pada kebutuhan nelayan lokal. Dia pun meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa dilibatkan dalam setiap pemberian izin impor garam, selain Kementerian Perdagangan.

Dalam waktu dekat, Susi juga berencana membentuk badan audit yang akan mengawasi pelaksanaan impor garam yang mulai dilakukan sejak 30 Juni lalu itu. "Misal, Asahi impor sekian, kita juga mau tahu PT apa impor. Yang bukan industri kalau bisa tidak boleh impor," ucap Susi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang 'BUMN Legal Summit 2022', Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Jelang "BUMN Legal Summit 2022", Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Whats New
Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi 'Lifestyle Smart Retailer' Terbesar di Asteng

Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi "Lifestyle Smart Retailer" Terbesar di Asteng

Whats New
Ketidakpastian Global Tidak Buat Warren Buffett Berhenti Borong Saham-saham Ini

Ketidakpastian Global Tidak Buat Warren Buffett Berhenti Borong Saham-saham Ini

Whats New
Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Whats New
Menhub Minta Maskapai Tak Kenakan Tarif Tinggi Tiket Pesawat

Menhub Minta Maskapai Tak Kenakan Tarif Tinggi Tiket Pesawat

Whats New
[POPULER MONEY] Token ASIX Anang Tak Masuk Kripto Terdaftar | Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik

[POPULER MONEY] Token ASIX Anang Tak Masuk Kripto Terdaftar | Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik

Whats New
Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

Whats New
Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

Rilis
Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

Whats New
Hadapi Ancaman Resesi Global, Wakil Ketua MPR: RI Termasuk Negara yang Fundamental Perekonomiannya Kuat

Hadapi Ancaman Resesi Global, Wakil Ketua MPR: RI Termasuk Negara yang Fundamental Perekonomiannya Kuat

Whats New
APBN 2023 Lebih Banyak Dikucurkan Buat Infrastruktur, Pendidikan, hingga Bansos

APBN 2023 Lebih Banyak Dikucurkan Buat Infrastruktur, Pendidikan, hingga Bansos

Whats New
Perumnas Gandeng IPB Sediakan Hunian Bagi Tenaga Pendidik

Perumnas Gandeng IPB Sediakan Hunian Bagi Tenaga Pendidik

Rilis
Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Spend Smart
Setoran Awal dan Cara Buka Rekening BRI Britama X secara Online

Setoran Awal dan Cara Buka Rekening BRI Britama X secara Online

Whats New
Erick Thohir Sebut Pertamina Belum Dapat Penugasan Naikkan Harga Pertalite

Erick Thohir Sebut Pertamina Belum Dapat Penugasan Naikkan Harga Pertalite

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.