Kompas.com - 10/08/2015, 15:01 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com -
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mulai membangun transportasi kereta api secara besar-besaran. Di lima pulau besar, pembangunan itu mulai dilakukan dari kajian kelayakan hingga konstruksi fasilitas kereta api. Tahun ini, pemerintah juga akan membangun kereta ringan metropolitan dan kereta cepat di Jakarta.

Pembangunan kereta cepat massal (mass rapid transit/MRT) yang telah dimulai tahun 2013 juga segera dilanjutkan dengan pembuatan terowongan kereta dalam waktu dekat.

Laporan dari sejumlah daerah yang dihimpun Kompas, sejak pekan lalu hingga Minggu (9/8/2015), memperlihatkan antusiasme pemerintah daerah untuk mewujudkan transportasi kereta api. Saat ini, di sejumlah daerah telah dimulai studi kelayakan di beberapa tempat yang belum memiliki transportasi kereta api hingga penambahan kapasitas di sejumlah daerah yang telah memiliki fasilitas kereta api.

Rp 18 triliun

Pencangkulan pertama proyek KA di Indonesia dilakukan tahun 1864 dan hingga kini atau lebih dari 150 tahun kemudian belum mengalami kemajuan besar. Namun, jika proyek-proyek saat ini diselesaikan, perubahan besar dunia kereta api akan terjadi.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, untuk mendukung proyek tersebut, pemerintah akan mengucurkan anggaran hingga Rp 18 triliun.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko menegaskan, kereta api adalah angkutan massal yang akan menjadi tulang punggung transportasi nasional pada masa depan. Saat ini, angkutan kereta baru mengangkut 7 persen penumpang dan mengangkut 0,8 persen barang. Targetnya pada tahun 2019, kereta mengangkut 14 persen penumpang dan 6 persen barang.

Antusiasme daerah

Kepala Satuan Kerja Proyek Kereta Api Trans-Sumatera di Aceh dari Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Abdul Kamal, mewakili Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Sumbagut Hendy Siswanto, menilai, Pemprov Aceh serius mewujudkan pembangunan kereta api yang akan menyambungkan Aceh dan Sumut.

Pemprov Aceh telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Aceh yang disusun Pemprov Aceh dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Halaman:


Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.