Tolak Impor, Petani Garam Demo di Tiga Kementerian

Pantauan Kompas.com, puluhan orang sejak pagi menyuarakan aspirasinya mengenai bisnis garam di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan dan berlanjut di kantor Kementerian Perdagangan.

Para pedemo tersebut juga melakukan aksinya di kantor Kementerian Perindustrian. Koordinator unjuk rasa, Mibtahul Hari Salim menyampaikan dari tahun ke tahun petani garam rakyat selalu dihadapkan masalah anjloknya harga dan penyerapan pasar, tiap kali memasuki masa panen garam.

Menurut dia, semua terjadi karena adanya impor garam oleh perusahaan garamyang kemudian importir garam tersebut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dijuluki istilah “7 Samurai”.

“Saat ini petani garam dikejutkan oleh kebijakan pemerintah pusat, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dengan menerbitkan Surat Persetujuan Izin impor garam kurang lebih 400.000 ton,” kata Mibtahul.

Bahkan, kata dia lagi, sebagian garam impor sudah tiba di Indonesia dan telah bongkar di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, dan Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Jawa Barat. Padahal saat ini petani garam rakyat tengah memasuki masa panen.

Selain izin impor yang dikeluarkan, Forum Asosiasi Petani Garam juga menaruh perhatian pada kasus dwell time yang melibatkan salah satu importir garam yakni Direktur PT Garindo.

“Isu yang berkembang di masyarakat mengenai adanya mafia garam ternyata sudah terbukti jelas. Maka kami petani garam yang tergabung dalam Forum Asosiasi Petani Garam (FAPG) mendukung penuh langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan, juta Polda Metro Jaya dalam mengusut tuntas mafia garam,” kata Mibtahul.