Cetak Biru Koperasi, Senjata Baru Jokowi?

Kompas.com - 20/08/2015, 11:06 WIB
Paguyuban Lawak Kabupaten Semarang mendirikan Koperasi PLKS Prima Sejahtera di Bandungan, Kabupaten Semarang, Selasa (23/12/2014) kompas.com/syahrul munirPaguyuban Lawak Kabupaten Semarang mendirikan Koperasi PLKS Prima Sejahtera di Bandungan, Kabupaten Semarang, Selasa (23/12/2014)
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Perlambatan ekonomi, anjloknya harga komoditas, kebutuhan bahan pokok, amblesnya rupiah mendekati Rp 14.000 per dollar AS, Indeks Harga Saham Gabungan yang menyentuh level 4.400-an, hingga perombakan kabinet, jadi warna utama keseharian belakangan ini. Boro-boro memperingati Hari Koperasi 12 Juli lalu yang hampir tak terdengar gaungnya, orang akan lebih berpikir bagaimana mengamankan dapur supaya tetap ngepul.

Tetapi, sebenarnya ada yang menarik dari rencana pemerintah terhadap koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tahun ini merupakan tahun perdana implementasi cetak biru pembiayaan terhadap UMKM, terutama koperasi.

Menarik lantaran selama ini fungsi koperasi sebagai lembaga ekonomi yang menyumbang pertumbuhan dan menggerakkan roda perekonomian Indonesia belum berjalan semestinya. Menurut pengamat ekonomi dan koperasi Subiakto Tjakrawerdaja yang juga mantan menteri koperasi, koperasi seharusnya mampu jadi solusi alias wadah pemberdayaan ekonomi rakyat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Faktanya, jumlah orang miskin di Indonesia menembus angka 27,73 juta jiwa. Sekitar 10,36 juta jiwa di wilayah perkotaan dan 17,37 juta jiwa ada di pedesaan. Bahkan, tahun ini, angka kemiskinan diprediksi naik mencapai 30,25 juta jiwa alias 12,25 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Sementara indeks gini rasio mencapai 0,42. Artinya, jurang ketimpangan orang kaya dan miskin makin lebar. Ironis, kata Subiakto, kemiskinan sebagai masalah utama bangsa tetapi belum tuntas meskipun punya lembaga ekonomi bernama koperasi. “Artinya, selama ini peran koperasi belum berfungsi sebagaimana semestinya,” tutur Subiakto ke Kontan, Kamis (13/8/2015).


Pembiayaan
Secara garis besar, ada empat rencana pemerintah dalam cetak biru yang diperoleh Kontan. Menurut rencana, penerapan cetak biru ini akan berlangsung 2015–2019. Keempat poin rencana cetak biru itu adalah peningkatan akses pembiayaan, perluasan skema pembiayaan, peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM, serta pengembangan kapasitas sistem pendukung. Penjelasannya:

Pertama, berhubungan dengan kerjasama jasa keuangan dan akses pembiayaan. Contoh konkretnya, mulai tahun ini pemerintah akan menyiapkan lembaga apex yang fungsinya semacam pooling fund untuk pembiayaan bagi koperasi dengan target 2017 mulai beroperasi. Contoh lainnya, edukasi dan peningkatan literasi serta kemudahan akses pembiayaan ke pasar modal.

Kedua,  fokus pada berbagai skema pembiayaan yang bisa diakses oleh koperasi.

Ketiga, penerapan pengembangan kelembagaan, permodalan, serta sumber daya manusia (SDM). Pengembangan sistem pengawasan terhadap koperasi juga masuk di poin ini.

Keempat, pemerintah akan segera membentuk bank atau lembaga pembiayaan khusus petani, koperasi, dan UMKM. Integrasi sistem bank dan lembaga keuangan terutama pada pembiayaan serta payung hukum juga jadi fokus poin ini.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X