Ini Sebelas Catatan Gerindra untuk RAPBN 2016

Pandangan Fraksi Gerindra tersebut disampaikan Rachel Maryam Sayidina. Ada sebelas catatan pandangan dari Fraksi Gerindra untuk RAPBN 2016 dan nota keuangan.

(baca: Ini Asumsi Makro RAPBN 2016)

Berikut kesebelas catatan tersebut.
Pertama, Fraksi Gerindra berpandangan belum ada perubahan fundamental RAPBN 2016 dibandingkan dengan APBNP 2015. “Selama postur APBN, 60 persennya hanya untuk anggaran rutin, maka sulit mewujudkan keadilan ekonomi. Fraksi Gerindra menilai penting melakukan perubahan postur anggaran,” kata Rachel membacakan pandangan Fraksi Gerindra.

Kedua, pertumbuhan ekonomi 5,5 persen dinilai mencerminkan minimnya upaya pemerintah. Menurut pandangan Fraksi Gerinda, sebagaimana dibacakan Rachel, pertumbuhan ekonomi 5,5 persen bisa dicapai hanya dari upaya masyarakat tanpa dorongan pemerintah.

“Ini tidak mencerminkan semangat ‘Kerja, Kerja, Kerja’ yang dijanjikan pemerintah,” sambung Rachel disambut tepuk tangan.

Ketiga, inflasi yang dipatok 4,7 persen dinilai hanya menunjukkan angka agregat namun belum menunjukkan dampak inflasi yang dirasakan masyarakat.

Keempat, asumsi nilai tukar Rp 13.400 per dollar AS harus dijelaskan oleh pemerintah apakah akan berpengaruh positif atau negatif terhadap perekonomian.

Kelima, suku bunga SPN 3 bulan yang dipatok 5,5 persen lebih rendah dari suku bunga acuan Bank Indonesia yang sebesar 7,5 persen dinilai terasa janggal. “Dalam sejarahnya SPBN selalu di atas suku bunga acuan BI,” lanjut Rachel.

Keenam, target lifting minyak yang sebesar 830.000 barel per hari dinilai tidak menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya.  Fraksi Gerindra berpandangan target ini tidak menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi dan mengurangi ketergantungan impor.

“Ketujuh, target pajak tidak masuk akal. Rp 1.565 triliun terlalu tinggi dan rasanya tidak mungkin dapat dicapai, mengacu capaian pajak sebelumnya,” kata Rachel.

Kedelapan, Rachel mengatakan, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi terhadap alokasi infrastruktur yang sebesar RP 313,5 triliun, lebih tinggi dari APBNP 2015. Namun masalahnya, lanjut dia, bagaimana pemerintah bisa merealisasikan target tersebut sementara realisasi penyerapan anggaran belanja saat ini saja baru mencapai 26 persen. “Dan saat ini sudah bulan Agustus. Kami mengharapkan pemerintah bekerja lebih keras,” ujar Rachel.

Kesembilan, Fraksi Gerindra mengapresiasi kenaikan dana transfer ke daerah dan dana desa. Namun disayangkan, kenaikan Rp 117 triliun tersebut lebih banyak dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Di sisi lain, Fraksi Gerindra juga melihat belum adanya kesiapan dari pemerintah daerah.

Kesepuluh, Fraksi Gerindra meminta pemerintah mengoreksi ulang kebijakan subsidi, sehingga kewenangan yang dimiliki yakni bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya bisa betul-betul untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Terakhir, pemerintah harus memperhatikan utang luar negeri (ULN). Menurut Fraksi Gerindra, ULN bagaikan ancaman bom waktu. “Utang seyogyanya tidak hanya dilihat dari rasio terhadap PDB. Utang dalam tingkat bunga komersil, utang dalam mata uang asing, merupakan ancaman bom waktu. Utang luar negeri akan menggelembung ketika rupiah tersungkur,” ucap Rachel.