Fraksi PKB Sayangkan Pesimisme Pemerintah Soal "Lifting" Migas

Dalam RAPBN 2016, target lifting minyak dipatok 830.000 barrel per hari (bph), sedang lifting gas dipatok 1,155 juta barrel setara minyak per hari.

Sekretaris FPBK Syaiful Islam yang menyampaikan pandangan fraksi atas RAPBN 2016 dan nota keuangan dalam rapat paripurna menuturkan, target lifting migas tersebut tidak mengalami perubahansignifikan dibandingkan dengan APBNP 2015.

“FPKB menyayangkan sikap pemerintah yang tidak optimis dalam menaikkan produksi migas,” kata Syaiful, di gedung parlemen, Kamis (20/8/2015).

Adapun soal asumsi harga minyak Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) yang dipatok 60 dollar AS per barrel, pemerintah juga harus memperhatikan perkembangan geopolitik produsen minyak dunia.

Selain menyoroti soal lifting migas, FPKB juga memberikan pandangan terhadap asumsi makro ekonomi dalam RPABN 2015. FPKB menilai pemerintah optimistis dalam mematok target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan 5,5 persen. Syaiful mengatakan, hal tersebut dikarenakan ekonomi pada tahun ini diperkirakan maksimal tumbuh 5 persen.

“FPKB memprediksi pertumbuhan ekonomi 2016 bergerak di 5,3 persen – 5,5 persen. Oleh sebab itu, pemerintah harus menjadi lokomotif pertumbuhan,” sambung Syaiful.

FPKB juga meminta pemerintah untuk menjaga ekspektasi inflasi, dari target inflasi yang ditetapkan dalam RAPBN 2016 di level 4,7 persen. Diperlukan sinergi kebijakan dari pemerintah dan Bank Indonesia.

Dia mengatakan, potensi inflasi tahun depan masih datang dari komponen inti dan harga bergejolak. “Pemerintah perlu menjaga ketersediaan dan distribusi pangan, serta melakukan perbaikan sistem logistik nasional,” sambung Syaiful.

Mengenai asumsi nilai tukar, Syaiful menuturkan, FPKB berpandangan pemerintah dan BI serta Otoritas Jasa Keuangan harus melakukan usaha keras untuk mencapai target Rp 13.400 per dollar AS. Hal tersebut ia sampaikan mengingat, saat ini saja nilai tukar sudah bergerak mendekati Rp 14.000 per dollar AS.

Di sisi lain, suku bunga SPN 3 bulanan yang dipatok 5,5 persen juga harus dijaga dengan memperhatikan ekses dari kenaikan suku bunga Federal Reserves. “Lebih dari asumsi makro, pemerintah juga harus memperhatikan indikator kesejahteraan yang terdiri dari tingkat pengangguran 5,2-5,5 persen, tingkat kemiskinan 9-10 persen, dan indeks kesenjangan atau rasio gini 0,39. Ini wajib tercapai,” ucap Syaiful.