Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Tepis Dominasi Swasta dalam Pembangunan Listrik 35.000 Megawatt

Kompas.com - 20/08/2015, 21:59 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menepis dominasi swasta dalam menggarap proyek listrik 35.000 megawatt. Menurut dia, pelibatan swasta dalam proyek unggulan pemerintah ini sudah sesuai dengan undang-undang.

"Undang-undang membolehkan itu, swasta membangun kemudian listriknya dijual ke PLN, kemudian PLN mendistribusikannya ke customer," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Meski pun listrik yang dihasilkan berasal dari produsen listrik swasta (independent power producer/IPP), hak jual listrik tetap berada di tangan PLN. Nantinya, PT PLN lah yang akan mendistribusikan listrik kepada konsumen melalui transmisi yang dibangun.

"Jadi IPP itu hanya memproduksi listrik dan menjual ke PLN. Itu dengan undang-undang begitu prosesnya?, itu sah, dan di semua negara juga begitu," ujar dia.

Mengenai teknologi yang digunakan dalam membangun pembangkit listrik, pemerintah menyerahkannya kepada swasta. Hanya saja Kalla mengingatkan bahwa sesuai undang-undang, penggunaan energi terbarukan harus mencapai 23 persen pada 10 tahun mendatang. Saat ini, pengelolaan energi terbarukan baru 9 persen.

"Jadi harus mayoritas masuk nanti, masuk geothermal, masuk angin, masuk surya, tenaga angin," tutur Kalla.

Sebelumnya dikhawatirkan bahwa penguasaan listrik yang merupakan sumber energi pokok masyarakat akan jatuh di tangan swasta. Pemerintah telah mengurangi porsi PLN dalam menggarap proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt.

Kini, porsi PLN menjadi 5000 megawatt dari semula 10.000 megawatt. Sementara itu, 30.000 megawatt lebih proyek listrik akan digarap pihak swasta. Proyek yang direncanakan tuntas dalam lima tahun itu tersebar di, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com