Perpres LRT Segera Dikirim ke Jokowi, Adhi dan Jakpro Ditugasi Bangun Prasarana

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah akhirnya memutuskan melelang operator sekaligus pengadaan sarana light rail transit (LRT) Jabodetabek. Pemerintah juga menunjuk PT Adhi Karya Tbk dan PT Jakarta  Propertindo sebagai pelaksana pembangunan prasarana moda transportasi kereta ringan tersebut. Hal itu bakal tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan, paling lambat hari Jumat (21/8/2015) ini draft perpres bisa dikirim ke Presiden Joko Widodo.

“Memang yang tadinya agak berbeda pendapat itu pembangunan prasarana dan sarananya. Tadinya disatukan, sekarang dipecah dua,” kata Darmin usai menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama di kantornya, Kamis (20/8/2015).

Dalam draft Perpres tersebut prasarana LRT untuk wilayah Bogor-Depok-Bekasi akan dikerjakan oleh Adhi Karya. Sedangkan prasarana LRT untuk wilayah DKI Jakarta akan dikerjakan oleh BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Prasarana LRT akan mencakup pembangunan rel, stasiun, serta depo. Sedangkan sarananya meliputi pengadaan kereta sekaligus pengoperasian dan perawatannya.

Kereta layang tersebut akan melintang dengan tujuh koridor mulai dari Jakarta, Bogor, Bekasi dan Tanggerang.

Darmin menjelaskan, pembangunan prasarana LRT di Bogor, Tanggerang, dan Bekasi akan digelar oleh Adhi Karya. Sementara Jakpro akan menyiapkan prasarana di wilayah ibukota.

"Tapi, hanya untuk mengerjakan saja, setelah selesai akan diproses penyerahannya ke negara,  penggantian biaya," kata Darmin.

Sayangnya, Darmin belum menjelaskan target waktu pelaksanaan tahapan lelang sarana LRT maupun tahapan konstruksinya. Yang jelas, setelah calon beleid terbit, proses lelang sarana LRT maupun groundbreaking prasananya bisa segera dilangsungkan.

Sementara Basuki Tjahaya mengatakan, pihaknya mendukung langkah pemerintah pusat mengalokasikan pembangunan prasarana LRT lewat APBN. Maklum, dana untuk pembangunan prasarana tinggi, yakni bisa mencapai 80 persen dari total investasi Rp 7 triliun.

Basuki mengatakan, bila pembangunan kereta layang dipaksakan tanpa campur tangan APBN, maka proyek akan tidak ekonomis dan terancam mangkrak sebagaimana proyek monorel.

"Beban prasarana tuh bisa 70 persen hingga 80 persen, makanya tidak bisa untung. Sedangkan Hongkong bisa untung karena ada properti, tapi kan Adhi Karya tidak kuasai properti sepanjang jalan LRT,"  jelas Basuki.

Basuki mengharapkan, tahapan konstruksi LRT bisa dimulai Januari 2016 mendatang. LRT ditargetkan bisa diselesaikan pada 2018, sehingga bisa menjadi salah satu solusi pengurai kemacetan di Jakarta.

Sebelumnya, Pemprov DKI juga telah menugaskan Jakpro untuk bekerja sama dengan PT Pertamina untuk membangun pembangkit listrik tenaga gas (PLTG). Pembangkit tersebut dipersiapkan untuk menopang kebutuhan listrik untuk LRT. (Muhammad Yazid)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.