Pengusaha Ini Sebut Kebijakan Impor Gula di Era SBY Rugikan Negara Rp 3 Triliun

Kompas.com - 22/08/2015, 12:07 WIB
Ilustrasi: Proses pembuatan gula di pabrik milik PT Rajawali Nusantara Indonesia KOMPAS.com/ Bambang PJIlustrasi: Proses pembuatan gula di pabrik milik PT Rajawali Nusantara Indonesia
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Ismed Hasan Putro menyebut, Kementerian Perdagangan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan kuota impor gula rafinasi hingga 6 juta ton. Dia menilai, penetapan itu diduga masuk kategori tindak pidana.

"Akibat impor dalam jumlah itu industri gula di dalam negeri tak bisa merevitalisasi hingga enam tahun mendatang," ujar Ismed dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/8/2015).

Mantan Dirut RNI ini mengatakan, potensi kerugian negara akibat kebijakan tersebut mencapai Rp 3 triliun.

Anggota Komisi III DPR RI fraksi Partai Nasional Demokrat Akbar Faisal yang turut dalam diskusi tersebut mengaku terkejut atas informasi itu. Ia menegaskan agar aparat penegak hukum menindaklanjuti informasi tersebut.

"Wah, kok saya bisa tidak mengetahui adanya kebijakan itu," ujar pria yang menjadi anggota DPR RI di era pemerintahan jilid II tersebut.

Ketua Gerakan Indonesia Bersih yang juga mantan juru bicara presiden Abdurrahman Wahid, yakni Adhie Massardi yang turut dalam diskusi itu pun mengatakan, pihaknya telah melaporkan dugaan adanya kerugian negara akibat kebijakan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Namun, sampai saat ini tidak ditanggapi, tidak ditindaklanjuti tuh," tambah dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X