Rupiah Tembus 14.000 Per Dollar AS, Aburizal Minta Jokowi Bentuk Pusat Krisis

Kompas.com - 24/08/2015, 14:43 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie setelah menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum peserta Munas IX Golkar terhadap laporan pertanggungjawaban DPP Golkar di Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12/2014). Aburizal Bakrie juga menyatakan bersedia dicalonkan lagi memimpin Golkar 2014-2019. Ical menjadi calon tunggal pada Munas kali ini.  Kompas/Heru Sri KumoroKetua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie setelah menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum peserta Munas IX Golkar terhadap laporan pertanggungjawaban DPP Golkar di Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12/2014). Aburizal Bakrie juga menyatakan bersedia dicalonkan lagi memimpin Golkar 2014-2019. Ical menjadi calon tunggal pada Munas kali ini.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie, mengingatkan pemerintah untuk waspada terkait terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Aburizal meminta pemerintah membentuk pusat krisis agar kondisi ekonomi saat ini tertangani dengan baik.

"Pemerintah harus buat pusat krisis untuk menangani dan menghadapi permasalahan yang begini sulit," kata Aburizal dalam rapat pleno Fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2015).

Data Bloomberg pada Senin pukul 08.15 WIB menunjukkan, rupiah melemah ke posisi 14.015 per dollar AS. Angka itu lebih rendah dibandingkan penutupan pada pekan lalu, yakni Rp 13.941,3 per dollar AS. (Baca: Awali Pekan, Rupiah Langsung Tembus Level 14.000 Per Dollar AS)

"Dollar tembus Rp 14.000, tentu ini akan membahayakan republik kita, baik bagi pemerintah maupun dunia usaha," ucap Aburizal.

Aburizal menambahkan, pusat krisis ini bertujuan untuk menyinkronkan kebijakan pemerintah agar satu tujuan menghadapi tantangan. Nantinya, pusat krisis ini dapat dipimpin oleh orang yang dipercaya oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Jadi, tidak ada lagi satu menteri gerak ke kanan, menteri lain gerak ke kiri, ketika semua penanganan sulit ini tidak ada di dalam satu komando," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Aburizal juga meminta pemerintah dan DPR tidak hanya fokus pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebab, pembangunan bagi perekonomian Indonesia membutuhkan peran seluruh masyarakat.

"APBN itu hanya 20 persen, sisanya 80 persen dilakukan oleh masyarakat kita," kata mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X