Genjot Penyaluran KUR, Wapres Ingatkan Tak Perlu Khawatir NPL

Kompas.com - 25/08/2015, 23:59 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla. KOMPAS.com/Indra AkuntonoWakil Presiden Jusuf Kalla.
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, potensi kredit bermasalah atau kredit non performing loan (NPL) terkait kredit usaha rakyat (KUR) tidak perlu dikhawatirkan. Pemerintah telah menjamin risiko penyaluran KUR tersebut.

"Karena itu kita tak perlu khawatir bahwa ada risikonya, pasti semua kredit ada risikonya. Kan risikonya dijamin oleh pemerintah dengan Jamkrindo, yang bayar premi risiko pemerintah justru," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Menurut Kalla, penyaluran KUR Rp 30 triliun harus terealisasi sepenuhnya. Pemerintah berharap penyaluran KUR bisa menopang usaha kecil menengah (UKM) sehingga bisa tetap hidup dalam kondisi lemahnya perekonomian nasional.

"KUR itu harus segera mulai dijalankan karena rapat kemarin di Bogor, KUR itu harus tahun ini Rp 30 triliun. Empat bulan lagi keluarkan untuk menopang usaha-usaha UKM segera tumbuh, khususnya di pedesaan. Apabila ada pelemahan ekonomi, ada kekuatan dari UKPM tetap jalan," papar Kalla.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui, sulit untuk mengejar target kredit usaha rakyat (KUR) terserap sepenuhnya pada tahun ini. Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan penyaluran KUR hingga Rp 30 triliun, dengan rincian Rp 20 triliun untuk mikro, Rp 9,8 triliun untuk ritel, dan Rp 200 miliar untuk TKI.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X