Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR: Rupiah Anjlok, Kita Tidak Perlu "Lebay"

Kompas.com - 27/08/2015, 10:21 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com –  Dunia usaha diminta untuk tenang dalam menjalankan usahanya, terkait anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Anggota Badan Legislasi Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno, menyampaikan, bagaimana pun juga kondisi yang terjadi saat ini adalah pelemahan global.

“Kita tidak perlu lebay, karena kadang kondisi seperti ini ditumpangi kepentingan politik,” ucap Hendrawan dalam diskusi bertajuk ‘Rupiah Terkapar, Bagaimana dengan Bisnis?’, Jakarta, Rabu malam (26/8/2015).

Dia pun meminta pelaku bisnis bisa melakukan subtitusi komponen impor dengan dalam negeri, serta percaya terhadap upaya yang dilakukan pemerintah dan otoritas moneter.

“Jangan pakai kacamata suram terus. Biar tidak madesu (masa depan suram-red),” kata anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI), Doddy Zulverdi mengatakan, otoritas moneter tetap menjaga pergerakan nilai tukar rupiah agar seirama dengan pergerakan nilai tukar mata uang di negara lain.

Menurut Doddy, bisa saja BI melakukan intervensi dan membuat rupiah menguat. Namun, di tengah pelemahan nilai tukar mata uang negara tetangga, tentu saja daya saing produk RI bisa turun.

“Tapi memang kita sudah undervalued, confidence di luar sentimennya luar biasa besar. Sehingga, pelaku pasar domestik merasa harus ikut-ikutan turun,” ucap Doddy di tempat yang sama.

baca juga: Mochtar Riady: Pemerintah Jangan Memotong Ayam untuk Mengambil Telur


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Whats New
Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

BrandzView
Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Whats New
Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Whats New
Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com