Dia mencontohkan salah satu langkah penting dalam penambahan kapasitas listrik nasional itu, yakni pembebasan lahan. Kementerian ESDM, kata Dalimi, tentu tidak berwenang di dalam hal pembebasan lahan.
"Tapi yang terjadi selama ini apa? Kalau energi listrik kita tidak cukup yang disalahkan selalu Kementerian ESDM. Tidak fair dong," ujar Dalimi dalam sebuah diskusi di gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (30/8/2015).
Target 35.000 megawatt, sebut Dalimi, mesti selaras antara Kementerian ESDM dan kementerian lain, bahkan pemerintah daerah. Jika tidak ada kerjasama yang baik, Dalimi yakin pemerintah tidak akan dapat mencapai target.
Menteri ESDM Sudirman Said yang turut hadir dalam diskusi senada dengan Dalimi. Dia mengakui, tanpa kerjasama kementerian lain, proyek 35.000 megawatt memang tidak dapat tercapai.
"Misalnya ada salah satu proyek listrik yang ada beberapa wilayahnya masuk ke hutan lindung. Ini memerlukan koordinasi dengan Kemenhut," ujar dia.
Dari catatan kementeriannya, hingga saat ini masih ada 8,5 juta rumah tangga di 2.519 desa dan 163 kecamatan di Indonesia yang belum tersentuh akses listrik. Beberapa daerah yang defisit listrik, antara lain Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Lombok, Kupang, Kendari dan Jayapura.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.