Kompas.com - 01/09/2015, 12:12 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Perlambatan ekonomi yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja alias PHK memicu buruh untuk kembali menggelar aksi turun ke jalan. Rencananya hari ini sekitar 30.000 buruh di Jabodetabek akan berunjuk rasa di Istana Negara, Jakarta.

Aksi ini juga akan digelar serentak di 20 provinsi lain. Serikat pekerja mengklaim, ada sekitar 100.000 pekerja yang bakal turun ke jalan. Beberapa poin tuntutan para buruh yang diwakili 40 aliansi buruh itu bakal disuarakan.

Pertama, mendesak pemerintah menerapkan upah layak dengan menaikkan upah minimum 22 persen pada tahun depan. Kedua, buruh juga menuntut perlindungan dari PHK dan mengantisipasi serbuan tenaga kerja asing (TKA) yang bukan tenaga ahli.

"Kami minta pemerintah jangan cuma berpatokan pada angka-angka makro ekonomi, tapi juga fokus di sektor riil," ujar Said Iqbal, Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Senin (31/8/2015).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, tuntutan buruh itu tak realistis di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang ini. Efek gejolak ekonomi global sudah merembet ke Indonesia, dimulai dari perlambatan ekonomi hingga loyonya rupiah. Ia khawatir, tuntutan buruh ini justru membuat investor terutama di sektor industri yang padat karya enggan membenamkan investasinya di Indonesia.

Padahal, investasi jadi salah satu harapan bagi Indonesia untuk mendongkrak ekonomi, di tengah perlambatan penerimaan negara dari pajak dan utang. Saat ini, "Sudah banyak perusahaan padat karya seperti industri sepatu yang merelokasi usahanya ke Vietnam," tandas Hariyadi.

Apalagi, produktivitas buruh di Vietnam kini jauh lebih besar ketimbang di Indonesia. Kata dia, di Vietnam tingkat produktivitas buruh capai 48 jam per minggu, sementara di Indonesia cuma 40 jam.

Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta menambahkan, permintaan buruh menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan terlalu dini. Sebab, hingga kini, dewan pengupahan masih melakukan survei. Khusus di DKI Jakarta, dewan pengupahan baru menggelar dua survei dari empat survei yang akan dilakukan.

Pasca survei, dewan pengupahan akan rapat untuk menetapkan angka kebutuhan hidup layak sebagai dasar perhitungan kenaikan UMP. "Kami berharap agar upaya pekerja dalam menuntut kenaikan UMP 2016 tak berlebihan," ujar Sarman. Mereka harus melihat realitas ekonomi yang kini tengah memukul dunia usaha. (Handoyo)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Urutan Pangkat Polisi Indonesia, dari Perwira hingga Tamtama

Mengenal Urutan Pangkat Polisi Indonesia, dari Perwira hingga Tamtama

Whats New
Anjloknya Bitcoin Secara Analisis Teknikal Dinilai Masih Wajar

Anjloknya Bitcoin Secara Analisis Teknikal Dinilai Masih Wajar

Earn Smart
Kemenkominfo: Perhumas Mitra Strategis Perluas Kepemimpinan Indonesia di Kancah Global

Kemenkominfo: Perhumas Mitra Strategis Perluas Kepemimpinan Indonesia di Kancah Global

Rilis
Cara Cek Tagihan Listrik lewat PLN Mobile, Mudah dan Praktis

Cara Cek Tagihan Listrik lewat PLN Mobile, Mudah dan Praktis

Whats New
BSI Buka Kantor di Dubai, Dirut: Upaya Wujudkan Masuk 10 Bank Syariah Terbesar di Dunia

BSI Buka Kantor di Dubai, Dirut: Upaya Wujudkan Masuk 10 Bank Syariah Terbesar di Dunia

Rilis
Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia Menyetujui Pembentukan FIF, Apa Itu?

Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia Menyetujui Pembentukan FIF, Apa Itu?

Whats New
Perjanjian Dagang RI-UEA, Mendag: Buka Pintu Ekspor ke Kawasan Teluk dan Timur Tengah

Perjanjian Dagang RI-UEA, Mendag: Buka Pintu Ekspor ke Kawasan Teluk dan Timur Tengah

Whats New
Mocca, Metaverse, dan NFT

Mocca, Metaverse, dan NFT

Earn Smart
Mau Gadai Sertifikat Tanah di Pegadaian? Cek Prosedur dan Syaratnya

Mau Gadai Sertifikat Tanah di Pegadaian? Cek Prosedur dan Syaratnya

Earn Smart
Cara Cek Rekening Penipu Secara Online dengan Mudah

Cara Cek Rekening Penipu Secara Online dengan Mudah

Earn Smart
'Kado' Jokowi di Bulan Juli: Kenaikan Tarif Listrik hingga Gaji Ke-13 Cair

"Kado" Jokowi di Bulan Juli: Kenaikan Tarif Listrik hingga Gaji Ke-13 Cair

Whats New
Kadin: Dunia Usaha Pasti Terdampak Kebijakan Cuti Melahirkan 6 Bulan

Kadin: Dunia Usaha Pasti Terdampak Kebijakan Cuti Melahirkan 6 Bulan

Whats New
Rayakan HUT Ke-26, EPN Gelar Khitanan Massal untuk Anak-anak di Pontianak

Rayakan HUT Ke-26, EPN Gelar Khitanan Massal untuk Anak-anak di Pontianak

Rilis
Simak Cara Membeli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi

Simak Cara Membeli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi

Whats New
Oleh-oleh Jokowi Bertemu Zelensky dan Putin: Amankan Pasokan Gandum dan Pupuk

Oleh-oleh Jokowi Bertemu Zelensky dan Putin: Amankan Pasokan Gandum dan Pupuk

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.