Dialog dengan Buruh, Menaker Tak Bicarakan Angka Kenaikan Upah

Kompas.com - 01/09/2015, 18:55 WIB
Presiden KSPSI Andi Gani dan Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPresiden KSPSI Andi Gani dan Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2015).
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Dialog antara perwakilan organisasi buruh dan kementerian terkait di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan belum membahas soal angka kenaikan upah buruh.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, kebijakan soal jumlah kenaikan upah perlu dibicarakan dalam forum yang lebih matang.

"Soal kenaikan upah ini, pemerintah perlu menggelar dialog untuk mencari formula terbaik. Yang pasti, upah harus naik tiap tahun," ujar Hanif saat ditemui seusai berdialog dengan para buruh di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2015).

Menurut Hanif, pemerintah menjamin jumlah upah minimum bagi buruh akan mengalami kenaikan setiap tahun. Namun, dalam menentukan angka kenaikan tersebut, pemerintah perlu membuat perencanaan matang agar dapat diprediksi khususnya oleh para pelaku usaha.

Sementara itu, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah memahami keinginan buruh untuk mendapatkan upah lebih besar. Meski demikian, ia juga meminta agar para buruh memahami kondisi perekonomian nasional yang sedang melemah.

"Tadi kita belum bicara spesifik soal angka, kita paham kondisi ekonomi saat ini mengharuskan kita untuk tidak melakukan hal-hal secara drastis dalam waktu dekat," kata Luhut.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X