Anggota DPR Bandingkan Jokowi dengan Habibie dalam Menghadapi Gejolak Ekonomi

Kompas.com - 02/09/2015, 14:33 WIB
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Haryo Soekartono, membandingkan pemerintahan zaman BJ Habibie dengan Joko Widodo dalam mengatasi gejolak permasalahan ekonomi pada masanya masing-masing.

Baca: Jokowi: Kondisi Sekarang Tak Sama dengan 1998 dan 2008

Menurut Bambang, pemerintahan Habibie berhasil keluar dari krisis 1998 karena Presiden tidak mau ditekan oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Sedangkan pemerintahan saat ini, sebut dia, tidak konsisten pada pendiriannya.

Bambang menceritakan, pada 1998 nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hampir menyentuh level 17.000, tepatnya 16.800. Kondisi perekonomian domestik sungguh tidak membantu lantaran sektor perbankan sangat lesu. Di sisi lain, perekonomian masyarakat belum kondusif.

“Dari eksternal, Pak Habibie ditekan IMF. Untuk apa? Untuk melepas subsidi BBM pada waktu itu, tapi Pak Habibie menolak penghapusan subsidi BBM dan TDL,” kata Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Lebih lanjut, dia menilai, keputusan Habibie pada waktu itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin memperkuat struktur ekonomi, dan tidak terjerumus ke dalam sistem pasar besar. “Akhirnya berhasil menurunkan nilai dollar dalam kurun waktu satu tahun tujuh bulan menjadi 6.500 dan menciptakan iklim usaha luar biasa. IHSG naik 200 poin. Ini luar biasa,” sambung politisi Gerindra itu.

Sementara itu, ia menyebutkan, kabinet saat ini seolah-olah ingin menciptakan iklim usaha yang baik. Namun lucunya, kata dia, sejumlah anggaran di pos yang bisa mendorong industri dan investasi justru dipangkas.

“BSN maupun Perindustrian diturunkan anggarannya, dan lucunya lagi di BKPM perencanaan dan pengembangan diturunkan 50 persen,” kata Bambang.

Atas dasar itu, Bambang pun berpendapat bahwa hal tersebut membuktikan tim ekonomi Jokowi-JK lemah. Begitu pun dengan sejumlah kementerian/lembaga, sebut dia, Bappenas dan Kementerian Keuangan.

“Kalau (pemerintah) tidak benar, mohon dari Kadin bersuara keras. Kami juga akan bersuara keras bahwa Presiden tidak konsisten pada pendiriannya,” kata Bambang.

RDPU yang digelar Badan Anggaran DPR RI beragendakan soal perekonomian terkini dan kontribusi sektor industri. Turut dihadirkan dalam RDPU yaitu Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto dan mantan Menteri Perindustrian MS Hidayat.

Baca juga: Ini Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2015 dengan Saat Krisis 1998

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.