Presiden Sudah Terima Rekomendasi soal Kereta Cepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah menyampaikan rekomendasi mengenai kereta cepat kepada Presiden Joko Widodo, Kamis (3/9/2015). Meski demikian, Darmin menolak menyampaikan isi rekomendasi itu karena akan disampaikan langsung oleh Jokowi.

Darmin menjelaskan, rekomendasi mengenai kereta cepat telah dibahas dalam rapat koordinasi bersama menteri-menteri terkait. Dalam rapat koordinasi itu juga dibahas masukan dari Boston Consulting Group (BCG) selaku konsultan tim penilai.

"Kita sudah laporkan, sudah sampaikan rekomendasi. Presiden yang akan menjelaskan," kata Darmin, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore.

Menurut Darmin, Presiden Jokowi cenderung menyetujui rekomendasi yang disampaikan olehnya. Akan tetapi, Darmin kembali menolak menyampaikan isi rekomendasi itu karena ingin menjalankan perintah presiden.

"(Kalau menyampaikan) berarti nanti saya melampaui permintaan Presiden," ujarnya.

Saat ini, kata Darmin, China dan Jepang masih memiliki peluang sama untuk menggarap proyek kereta cepat tersebut. Darmin menyebut proposal dari China unggul dalam aspek ekonomi, sedangkan proposal Jepang unggul dari sisi teknologi dan keamanannya.

"Apapun nanti keputusan yang dijelaskan Presiden, itu selalu didasari oleh tidak akan ada beban di APBN," ucap Darmin.

Proyek kereta api cepat Indonesia yang diwacanakan sekelas Shinkansen dengan kecepatan 300 kilometer per jam akan melayani rute Jakarta-Bandung. Namun, dalam dokumen studi kelayakan Jepang, terdapat wacana rute kereta cepat ini juga akan melayani konektivitas ke Cirebon, bahkan hingga Surabaya.

Untuk rute Jakarta-Bandung, kereta cepat akan memangkas waktu tempuh perjalanan dari dua hingga tiga jam menjadi sekitar 34 menit. Jepang sudah terlebih dahulu melakukan studi kelayakan tahap pertama dan menyerahkan proposal kepada pemerintah RI.

Menurut data Bappenas, dari proposal Jepang diketahui biaya pembangunan rel dan kereta cepat sebesar 6,2 miliar dollar AS. Sedangkan, Tiongkok melakukan studi kelayakan setelah Jepang. Berdasarkan proposal, Tiongkok menawarkan proyek senilai 5,5 miliar dolar AS.

Sebelumnya, perwakilan dari Pemerintah Tiongkok, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xie Feng telah mendatangi Kementerian Koordinator Bidang Maritim untuk memuluskan upayanya menggarap proyek kereta yang bisa menempuh Jakarta-Bandung dalam 36 menit itu.

Xie mengaku optimisti akan terpilih untuk menggarap proyek tersebut karena berdasarkan pengalamannya membangun kereta cepat di wilayah tropis, Hainan, salah satu provinsi di Tiongkok.