Presiden Sudah Terima Rekomendasi soal Kereta Cepat

Kompas.com - 03/09/2015, 17:37 WIB
Kereta cepat Jepang, Shinkansen. ShutterstockKereta cepat Jepang, Shinkansen.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah menyampaikan rekomendasi mengenai kereta cepat kepada Presiden Joko Widodo, Kamis (3/9/2015). Meski demikian, Darmin menolak menyampaikan isi rekomendasi itu karena akan disampaikan langsung oleh Jokowi.

Darmin menjelaskan, rekomendasi mengenai kereta cepat telah dibahas dalam rapat koordinasi bersama menteri-menteri terkait. Dalam rapat koordinasi itu juga dibahas masukan dari Boston Consulting Group (BCG) selaku konsultan tim penilai.

"Kita sudah laporkan, sudah sampaikan rekomendasi. Presiden yang akan menjelaskan," kata Darmin, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore.

Menurut Darmin, Presiden Jokowi cenderung menyetujui rekomendasi yang disampaikan olehnya. Akan tetapi, Darmin kembali menolak menyampaikan isi rekomendasi itu karena ingin menjalankan perintah presiden.

"(Kalau menyampaikan) berarti nanti saya melampaui permintaan Presiden," ujarnya.

Saat ini, kata Darmin, China dan Jepang masih memiliki peluang sama untuk menggarap proyek kereta cepat tersebut. Darmin menyebut proposal dari China unggul dalam aspek ekonomi, sedangkan proposal Jepang unggul dari sisi teknologi dan keamanannya.

"Apapun nanti keputusan yang dijelaskan Presiden, itu selalu didasari oleh tidak akan ada beban di APBN," ucap Darmin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Proyek kereta api cepat Indonesia yang diwacanakan sekelas Shinkansen dengan kecepatan 300 kilometer per jam akan melayani rute Jakarta-Bandung. Namun, dalam dokumen studi kelayakan Jepang, terdapat wacana rute kereta cepat ini juga akan melayani konektivitas ke Cirebon, bahkan hingga Surabaya.

Untuk rute Jakarta-Bandung, kereta cepat akan memangkas waktu tempuh perjalanan dari dua hingga tiga jam menjadi sekitar 34 menit. Jepang sudah terlebih dahulu melakukan studi kelayakan tahap pertama dan menyerahkan proposal kepada pemerintah RI.

Menurut data Bappenas, dari proposal Jepang diketahui biaya pembangunan rel dan kereta cepat sebesar 6,2 miliar dollar AS. Sedangkan, Tiongkok melakukan studi kelayakan setelah Jepang. Berdasarkan proposal, Tiongkok menawarkan proyek senilai 5,5 miliar dolar AS.

Sebelumnya, perwakilan dari Pemerintah Tiongkok, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xie Feng telah mendatangi Kementerian Koordinator Bidang Maritim untuk memuluskan upayanya menggarap proyek kereta yang bisa menempuh Jakarta-Bandung dalam 36 menit itu.

Xie mengaku optimisti akan terpilih untuk menggarap proyek tersebut karena berdasarkan pengalamannya membangun kereta cepat di wilayah tropis, Hainan, salah satu provinsi di Tiongkok.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Whats New
Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Rilis
Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Rilis
Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Whats New
Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Rilis
 Mata Uang Kripto adalah Uang Digital, Begini Cara Kerjanya

Mata Uang Kripto adalah Uang Digital, Begini Cara Kerjanya

Whats New
Hati-hati, Ini Konflik Pembagian Harta Warisan yang Rawan Terjadi

Hati-hati, Ini Konflik Pembagian Harta Warisan yang Rawan Terjadi

Whats New
Indonesia Jadi Anggota Dewan FAO, Guru Besar IPB: Bisa Bantu Perbaikan Data Pertanian

Indonesia Jadi Anggota Dewan FAO, Guru Besar IPB: Bisa Bantu Perbaikan Data Pertanian

Rilis
Demi Mobil Listrik, Luhut Resmikan Smelter Nikel Senilai Rp 14 Triliun di Pulau Obi

Demi Mobil Listrik, Luhut Resmikan Smelter Nikel Senilai Rp 14 Triliun di Pulau Obi

Whats New
Kasus Covid Melonjak, Konvensi Luar Biasa Kadin Tak Mendapat Izin

Kasus Covid Melonjak, Konvensi Luar Biasa Kadin Tak Mendapat Izin

Whats New
Usia Perusahaan Masih Muda, DANA Belum Mau IPO

Usia Perusahaan Masih Muda, DANA Belum Mau IPO

Whats New
Lima Upaya Kemenaker Hapus Bentuk-bentuk Pekerja Anak

Lima Upaya Kemenaker Hapus Bentuk-bentuk Pekerja Anak

Rilis
GIMNI Usulkan Pemerintah Buat Aturan soal Minyak Jelantah agar Tak Dikonsumsi Kembali

GIMNI Usulkan Pemerintah Buat Aturan soal Minyak Jelantah agar Tak Dikonsumsi Kembali

Whats New
Pengguna DANA Kuartal I 2021 Meningkat Jadi 70 Juta Orang

Pengguna DANA Kuartal I 2021 Meningkat Jadi 70 Juta Orang

Whats New
Sebelum Garuda, Hong Kong Juga Setop Penerbangan Cathay Pacific dari RI

Sebelum Garuda, Hong Kong Juga Setop Penerbangan Cathay Pacific dari RI

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X