Soal Kereta Cepat, Jokowi Serahkan ke Menteri BUMN

Kompas.com - 03/09/2015, 18:21 WIB
Sebuah kereta api cepat China memasuki stasiun Provinsi Hebei. ED Jones / AFPSebuah kereta api cepat China memasuki stasiun Provinsi Hebei.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mau mengungkap keputusannya soal megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk memutuskan proyek yang disebutkan oleh Tiongkok dan Jepang.

"Jadi garis yang saya sampaikan, kalau itu dari APBN, lebih baik saya bangun kereta di Sulawesi, Papua, atau Kalimantan. Tapi kalau investasi, saya serahkan urusannya ke menteri BUMN," ujar Jokowi usai melakukan blusukan di kawasan Tanah Merah, Koja, Kamis (3/9/2015).

Jokowi menyatakan pembangunan kereta cepat diperlukan untuk pengembangan perkeretaapian di Indonesia asalkan tidak menggunakan uang negara. Jokowi juga memastikan bahwa pemerintah memilih proyek kereta cepat itu yang tidak perlu ada jaminan dari pemerintah.

"Tidak ada jaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B2B, business (to business)," ucap dia.

Namun, Jokowi berpesan agar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk mengkaji lagi. Keputusan akhir, sebut dia, akan ada di tangan Rini.

Saat ditanyakan apakah keinginannya agar tak perlu ada jaminan pemerintah hingga local content lebih besar itu mengindikasikan bahwa pemerintah lebih memilih proposal yang ditawarkan Tiongkok, Jokowi mengelak.

"Garis saya itu. Tidak bebani APBN, tidak gunakan APBN. Dan saya minta agar B2B, dengan local content yang banyak," ucap dia lagi.

Untuk diketahui, saat ini Jepang dan Tiongkok bersaing ketat untuk memenangkan megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Keduanya telah menyerahkan proposal dan studi kelayakan kepada pemerintah. Jepang bahkan sudah sempat sekali memperbaiki tawarannya agar tidak kalah dengan Tiongkok.

Adapun, Tiongkok menyatakan bisa menggarap proyek itu tanpa perlu ada jaminan pemerintah. Jepang kemudian menurunkan nilai jaminan pemerintah setelah Tiongkok membuat tawaran itu.

Tiongkok juga menawarkan kerja sama dengan BUMN untuk menggarap proyek itu dan menjanjikan local content yang lebih besar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X