Kompas.com - 03/09/2015, 18:21 WIB
Sebuah kereta api cepat China memasuki stasiun Provinsi Hebei. ED Jones / AFPSebuah kereta api cepat China memasuki stasiun Provinsi Hebei.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mau mengungkap keputusannya soal megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk memutuskan proyek yang disebutkan oleh Tiongkok dan Jepang.

"Jadi garis yang saya sampaikan, kalau itu dari APBN, lebih baik saya bangun kereta di Sulawesi, Papua, atau Kalimantan. Tapi kalau investasi, saya serahkan urusannya ke menteri BUMN," ujar Jokowi usai melakukan blusukan di kawasan Tanah Merah, Koja, Kamis (3/9/2015).

Jokowi menyatakan pembangunan kereta cepat diperlukan untuk pengembangan perkeretaapian di Indonesia asalkan tidak menggunakan uang negara. Jokowi juga memastikan bahwa pemerintah memilih proyek kereta cepat itu yang tidak perlu ada jaminan dari pemerintah.

"Tidak ada jaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B2B, business (to business)," ucap dia.

Namun, Jokowi berpesan agar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk mengkaji lagi. Keputusan akhir, sebut dia, akan ada di tangan Rini.

Saat ditanyakan apakah keinginannya agar tak perlu ada jaminan pemerintah hingga local content lebih besar itu mengindikasikan bahwa pemerintah lebih memilih proposal yang ditawarkan Tiongkok, Jokowi mengelak.

"Garis saya itu. Tidak bebani APBN, tidak gunakan APBN. Dan saya minta agar B2B, dengan local content yang banyak," ucap dia lagi.

Untuk diketahui, saat ini Jepang dan Tiongkok bersaing ketat untuk memenangkan megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Keduanya telah menyerahkan proposal dan studi kelayakan kepada pemerintah. Jepang bahkan sudah sempat sekali memperbaiki tawarannya agar tidak kalah dengan Tiongkok.

Adapun, Tiongkok menyatakan bisa menggarap proyek itu tanpa perlu ada jaminan pemerintah. Jepang kemudian menurunkan nilai jaminan pemerintah setelah Tiongkok membuat tawaran itu.

Tiongkok juga menawarkan kerja sama dengan BUMN untuk menggarap proyek itu dan menjanjikan local content yang lebih besar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

E-Toll Akan Diganti Sistem MLFF, Jasa Marga: Kami Masih Tunggu Pemerintah

E-Toll Akan Diganti Sistem MLFF, Jasa Marga: Kami Masih Tunggu Pemerintah

Whats New
Bahlil: Tesla, LG hingga Foxconn Berencana Bangun Pabrik di Batang, Jawa Tengah

Bahlil: Tesla, LG hingga Foxconn Berencana Bangun Pabrik di Batang, Jawa Tengah

Whats New
Pertagas Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2021, Laba Bersih Capai 127,2 Juta Dollar AS

Pertagas Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2021, Laba Bersih Capai 127,2 Juta Dollar AS

Rilis
Tak Naikkan BBM, Menkeu: Kas Pertamina Sudah Defisit Rp 35,28 Triliun

Tak Naikkan BBM, Menkeu: Kas Pertamina Sudah Defisit Rp 35,28 Triliun

Whats New
Rampung Pertengahan 2023, Pembangunan Makassar New Port Sudah Capai 86,9 Persen

Rampung Pertengahan 2023, Pembangunan Makassar New Port Sudah Capai 86,9 Persen

Whats New
Apa Itu Kartu Kredit: Definisi, Untung Rugi, dan Syarat Memilikinya

Apa Itu Kartu Kredit: Definisi, Untung Rugi, dan Syarat Memilikinya

Whats New
E-Toll Bakal Digantikan MLFF, BRI: Mempengaruhi Kinerja Brizzi

E-Toll Bakal Digantikan MLFF, BRI: Mempengaruhi Kinerja Brizzi

Whats New
Kejar Target Diresmikan Juni 2022, Pengerjaan Tol Cibitung-Cilincing Dikebut

Kejar Target Diresmikan Juni 2022, Pengerjaan Tol Cibitung-Cilincing Dikebut

Whats New
Lengkap, Ini Rincian Biaya Haji 2022 per Embarkasi

Lengkap, Ini Rincian Biaya Haji 2022 per Embarkasi

Spend Smart
Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Whats New
Cara Membuat SKCK Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Cara Membuat SKCK Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Calon Investor Bertambah, Wanaartha Life Belum Sampaikan Skema Pembayaran

Calon Investor Bertambah, Wanaartha Life Belum Sampaikan Skema Pembayaran

Whats New
Tunda Rencana IPO 2 Anak Usaha, Pelindo: Kami Masih Punya Dana Besar

Tunda Rencana IPO 2 Anak Usaha, Pelindo: Kami Masih Punya Dana Besar

Whats New
Cerita Penjual Masker Pasar Pramuka: Dulu Sehari Bisa Jual Berkarton-karton, Kini 10 Boks Saja Sudah Lumayan...

Cerita Penjual Masker Pasar Pramuka: Dulu Sehari Bisa Jual Berkarton-karton, Kini 10 Boks Saja Sudah Lumayan...

Work Smart
Disetujui Jokowi, Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik

Disetujui Jokowi, Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.