Soal Kereta Cepat, Jokowi Serahkan ke Menteri BUMN

Kompas.com - 03/09/2015, 18:21 WIB
Sebuah kereta api cepat China memasuki stasiun Provinsi Hebei. ED Jones / AFPSebuah kereta api cepat China memasuki stasiun Provinsi Hebei.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mau mengungkap keputusannya soal megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk memutuskan proyek yang disebutkan oleh Tiongkok dan Jepang.

"Jadi garis yang saya sampaikan, kalau itu dari APBN, lebih baik saya bangun kereta di Sulawesi, Papua, atau Kalimantan. Tapi kalau investasi, saya serahkan urusannya ke menteri BUMN," ujar Jokowi usai melakukan blusukan di kawasan Tanah Merah, Koja, Kamis (3/9/2015).

Jokowi menyatakan pembangunan kereta cepat diperlukan untuk pengembangan perkeretaapian di Indonesia asalkan tidak menggunakan uang negara. Jokowi juga memastikan bahwa pemerintah memilih proyek kereta cepat itu yang tidak perlu ada jaminan dari pemerintah.

"Tidak ada jaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B2B, business (to business)," ucap dia.

Namun, Jokowi berpesan agar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk mengkaji lagi. Keputusan akhir, sebut dia, akan ada di tangan Rini.

Saat ditanyakan apakah keinginannya agar tak perlu ada jaminan pemerintah hingga local content lebih besar itu mengindikasikan bahwa pemerintah lebih memilih proposal yang ditawarkan Tiongkok, Jokowi mengelak.

"Garis saya itu. Tidak bebani APBN, tidak gunakan APBN. Dan saya minta agar B2B, dengan local content yang banyak," ucap dia lagi.

Untuk diketahui, saat ini Jepang dan Tiongkok bersaing ketat untuk memenangkan megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Keduanya telah menyerahkan proposal dan studi kelayakan kepada pemerintah. Jepang bahkan sudah sempat sekali memperbaiki tawarannya agar tidak kalah dengan Tiongkok.

Adapun, Tiongkok menyatakan bisa menggarap proyek itu tanpa perlu ada jaminan pemerintah. Jepang kemudian menurunkan nilai jaminan pemerintah setelah Tiongkok membuat tawaran itu.

Tiongkok juga menawarkan kerja sama dengan BUMN untuk menggarap proyek itu dan menjanjikan local content yang lebih besar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Siapa Sebenarnya Pemilik KFC | Pengusaha Adiguna Sutowo Meninggal

[POPULER MONEY] Siapa Sebenarnya Pemilik KFC | Pengusaha Adiguna Sutowo Meninggal

Whats New
Apakah Ada Sanksi bila Mudik di Luar Tanggal 6-17 Mei? Ini Kata Kemenhub

Apakah Ada Sanksi bila Mudik di Luar Tanggal 6-17 Mei? Ini Kata Kemenhub

Whats New
Larangan Mudik, Kemenhub Bakal Terbitkan Surat Edaran

Larangan Mudik, Kemenhub Bakal Terbitkan Surat Edaran

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Ketika Orangtua Terlalu Membandingkan Prestasi Akademik Antar-anak | 'Strict Parents', Jangankan Pacaran, Izin Main Saja Susah

[KURASI KOMPASIANA] Ketika Orangtua Terlalu Membandingkan Prestasi Akademik Antar-anak | "Strict Parents", Jangankan Pacaran, Izin Main Saja Susah

Rilis
Mengenal Arti Leasing dan Bedanya dengan Kredit

Mengenal Arti Leasing dan Bedanya dengan Kredit

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Sedarah tapi Saling Cemburu | Pandangan Keliru tentang Anak Sulung | Puncak Sibling Rivalry Ada pada Pembagian Harta Warisan

[KURASI KOMPASIANA] Sedarah tapi Saling Cemburu | Pandangan Keliru tentang Anak Sulung | Puncak Sibling Rivalry Ada pada Pembagian Harta Warisan

Rilis
Menhub Ingin Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan Massal

Menhub Ingin Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan Massal

Rilis
Update 10 Sekolah Ikatan Dinas Favorit: STIS dan STAN Banjir Peminat

Update 10 Sekolah Ikatan Dinas Favorit: STIS dan STAN Banjir Peminat

Whats New
Pemerintah Minta Pekerja Swasta Tidak Mudik Lebaran

Pemerintah Minta Pekerja Swasta Tidak Mudik Lebaran

Whats New
Deposito Nasabah Bank Mega Syariah Rp 20 Miliar Raib, Ini Kronologinya

Deposito Nasabah Bank Mega Syariah Rp 20 Miliar Raib, Ini Kronologinya

Whats New
Simak Proyeksi IHSG Pekan Depan

Simak Proyeksi IHSG Pekan Depan

Earn Smart
Ada Relokasi VMS, Jasa Marga Lakukan Buka Tutup Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Ada Relokasi VMS, Jasa Marga Lakukan Buka Tutup Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Whats New
Tutup Bisnis Perbankan Ritel, Ini Nasib Nasabah dan Karyawan Citigroup

Tutup Bisnis Perbankan Ritel, Ini Nasib Nasabah dan Karyawan Citigroup

Whats New
Formasi CPNS 2021 Ini Bisa Diikuti Pelamar Usia 40 Tahun

Formasi CPNS 2021 Ini Bisa Diikuti Pelamar Usia 40 Tahun

Whats New
[TREN FOODIE KOMPASIANA] Bikin Risol Mayo, Bisa untuk Camilan Buka Puasa, Loh! | Resep Pastel Tutup Klasik, Lezat dan Bergizi!

[TREN FOODIE KOMPASIANA] Bikin Risol Mayo, Bisa untuk Camilan Buka Puasa, Loh! | Resep Pastel Tutup Klasik, Lezat dan Bergizi!

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X