Proposal Kereta Cepat China dan Jepang Ditolak? Ini Kata Menko Perekonomian

Rute Jakarta-Bandung yang relatif pendek, sekitar 150 kilometer (km), dibandingkan dengan kemampuan velositas HSR yang mencapai 300 km per jam menjadi salah satu pertimbangan teknis.

Dari segi pembiayaan, proposal dari Jepang dan China masih membebani APBN, baik melalui penyertaan modal maupun penjaminan. Hal inilah yang disampaikan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang belakangan dijelaskan kembali oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat meninggalkan kantornya menjelang pukul 23.00 WIB pada Kamis (3/9/2015) malam.

Kendati begitu, Darmin tidak menegaskan bahwa pemerintah menolak proposal dari kedua negara. "Terserah bagaimana melihatnya," kata Darmin tanpa memberi kesimpulan ditolak atau tidak.

"Pokoknya dua-duanya dipersilakan membuat proposal baru dengan kerangka acuan yang kita buat menurut kebutuhan kita sendiri, menurut kepentingan kita sendiri," ujar mantan Gubernur Bank Indonesia itu. (Baca juga: Usai Rapat Kereta Cepat, Rini Menunduk, Jonan Main Pingpong) 

Kedua calon investor dipersilakan membuat proposal untuk kereta dengan kecepatan sedang. Darmin menuturkan, hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. "Putusan Presiden adalah jangan kereta api cepat, cukup kereta api dengan kecepatan menengah yang kecepatannya hanya 200-250 km per jam," kata Darmin.

Dia menambahkan, dengan rute sama, yakni Jakarta-Bandung, kereta kecepatan sedang lebih lama 10-11 menit dibandingkan dengan HSR. Namun, dari segi pembiayaan, kereta kecepatan sedang bisa lebih murah 30-40 persen. (Baca juga: Proposal KA Cepat yang Diajukan Jepang dan Tiongkok Ibarat Sushi dan Dimsum)