Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proyek Selanjutnya Pemerintah Susun Kerangka Acuan

Kompas.com - 04/09/2015, 15:50 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan membentuk tim untuk menyusun kerangka acuan proyek kereta kereta kecepatan sedang.

"(Rutenya) tetap Jakarta-Bandung. Acuannya bukan hanya spesifikasi teknis, tapi juga level pelayanan, standard pemeliharaan, termasuk persimpangannya dengan bus dan kereta di mana saja, serta pembangunan properties," jelas mantan Gubernur Bank Indonesia itu, Jumat (4/9/2015).

Setelah kerangka acuan proyek kereta kecepatan sedang selesai disusun, pemerintah kembali akan memanggil pihak Jepang dan China. Namun kata Darmin, tidak tertutup kemungkinan ada calon investor baru yang akan ikut tender kereta kecepatan sedang.

"Karena kalau kereta kecepatan sedang, negara-negara lain juga agak banyak," kata Darmin sembari mencontohkan beberapa seperti Jerman, Korea, Spanyol, Inggris dan Perancis. Namun Darmin enggan membeberkan siapa saja yang akan masuk dalam tim penyusunan acuan kereta kecepatan sedang.

Sementara itu, ketika ditanya mengapa pemerintah sebelumnya tidak merancang acuan untuk HSR, Darmin menjawab singkat, "Jangan tanya saya kenapa."

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki dalam kesempatan itu tak mampu menutupi rasa kecewanya lantaran pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk tidak meneruskan proyek kereta cepat atau High Speed Railway (HSR) Jakarta-Bandung.

Masalahnya, pihak Jepang telah menyusun proposal dengan studi kelayakan awal yang memakan biaya besar. Kendati tak membeberkan nominalnya, Tanizaki menyebut setidaknya Jepang telah mengerjakan studi kelayakan selama tiga tahun. Studi kelayakan awal juga melibatkan para ahli dan menggandeng ahli-ahli dari Indonesia.

Tak hanya itu, Tanizaki mengaku kecewa sebab Jepang sudah menawarkan teknologi terbaik dan memiliki standar keamanan tinggi. "Tapi ternyata pemerintah (Indonesia) memutuskan tidak ada kereta cepat Jakarta-Bandung, melainkan kereta berkecepatan sedang," kata Tanizaki kepada wartawan usai bertemu dengan Darmin Nasution, di Jakarta, Jumat (4/9/2015).


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Whats New
OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

Whats New
Bertemu Tony Blair, Menko Airlangga Bahas Inklusivitas Keuangan hingga Stabilitas Geopolitik

Bertemu Tony Blair, Menko Airlangga Bahas Inklusivitas Keuangan hingga Stabilitas Geopolitik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com