Perpres Pembangunan Kilang Segera Terbit

Pilihannya yakni, pembangunan kilang oleh badan usaha, pembangunan kilang kerjasama pemerintah dan badan usaha, pembangunan kilang penugasan khusus kepada PT Pertamina (Persero), serta pembangunan kilang yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Untuk saat ini yang sudah mengerucut adalah kilang kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dan yang kedua, sudah mulai intensif didiskusikan adalah kilang penugasan kepada Pertamina,” kata Wiratmaja di Jakarta, Senin (7/9/2015).

Wiratmaja menjelaskan, opsi keempat yaitu pembangunan kilang yang didanai dari APBN tidak menjadi prioritas sebab pemerintah memilih mengalokasikan APBN utamanya untuk pembangunan infrastuktur yang dinilai tidak ekonomis bagi para investor.

“Di mana infrastruktur yang tidak ekonomis, badan usaha tidak masuk, di sanalah kita menggunakan APBN,” ucap Wiratmaja.

Dia mengatakan, dalam sepuluh tahun ke depan Indonesia membutuhkan setidaknya empat kilang dengan kapasitas 300.000 barrel per hari (bph). Adapun investasi yang dibutuhkan untuk membangun satu kilang yakni antara 8-12 miliar dollar AS, tergantung dari besaran kilang.

Wiratmaja juga menambahkan, pembangunan kilang dapat meningkatkan ketahanan energi, meningkatkan penguasaan teknologi pengolahan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. “Diharapkan dengan terbitnya Perpres kilang ini bisa mempercepat pembangunan kilang,” kata Wiratmaja.