Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizal Ramli Kritisi Pembangunan Jaringan Pipa BBM dan "Storage" Minyak Pertamina

Kompas.com - 09/09/2015, 15:53 WIB
Dylan Aprialdo Rachman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menilai bahwa rencana pembangunan jaringan pipa Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pertamina tidak sesuai dengan kebutuhan Indonesia saat ini.

“Pertamina punya rencana untuk membangun jaringan pipa BBM di seluruh Indonesia. Pertanyaan kami waktu rapat itu, apakah ini betul-betul top urgent? karena distribusi kita sudah diladeni oleh truk, oleh kapal, jadi tidak ada urgensinya membangun jaringan pipa untuk BBM,” ujar Rizal di sela-sela rapat bersama dengan sejumlah menteri dan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/9/2015).

Rizal menyarankan agar Pertamina lebih fokus untuk membangun jaringan pipa gas agar bisa mengganti penggunaan BBM bagi kepentingan transportasi, kegiatan rumah tangga hingga kegiatan Industri. Ia menilai Indonesia memiliki potensi sumber daya gas alam yang melimpah serta gas alam memiliki sejumlah keuntungan tersendiri bagi lingkungan.

“Potensi gas Indonesia itu bisa untuk 60-70 tahun ke depan. Jadi gas dari berbagai wilayah, seperti Sumatera, Kalimantan dan Irian itu kita salurkan menjadi city gas. Jadi rakyat bisa seperti di luar negeri pakai gas kota, industri juga bisa. Gas ini juga sangat ramah lingkungan polusinya rendah,” ujar mantan Menteri Keuangan era Presiden Abdurrahman Wahid tersebut.

Selain mengkritisi pembangunan jaringan pipa BBM, Rizal juga mengkritisi pembangunan fasilitas penyimpanan atau storage minyak yang juga dicanangkan oleh Pertamina. Rencana tersebut, kata Rizal, pernah disampaikan dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Jakarta pada Hari Selasa (8/9/2015) kemarin.

"Kami laporkan, kemarin ada rapat bersama presiden dan menteri-menteri. Lalu ada keinginan untuk Pertamina untuk membangun storage supaya stok operasional naik dari 18 hari ke satu bulan," kata dia.

Rizal menyebutkan, pembangunan tempat penyimpanan minyak tersebut memerlukan biaya sekitar 2,4 miliar dolar AS. Namun, kata dia, Presiden Joko Widodo dan para menteri telah memutuskan proyek tersebut bukan prioritas karena pasokan minyak yang setengahnya diimpor tersebut tidak seharusnya memberatkan keuangan Pertamina.

“Presiden paham pada waktu itu akhirnya memutuskan ini bukan prioritas karena kita membeli setengah juta barel minyak mentah setiap hari, membeli setengah juta finished oil setiap hari, ngapain kita bikin storage,” ujarnya.

Mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) tersebut menyarankan agar pembangunan tempat penyimpanan minyak dilakukan oleh pihak yang mengimpor minyak ke Indonesia. Sehingga Pertamina bisa menghemat pengeluaran senilai 2,4 miliar dolar AS. “Atau diatur supaya kita cuma bayar biaya aksesnya,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com