134 Peraturan Akan Dideregulasi, Terbanyak di Kementerian Perdagangan

Kompas.com - 09/09/2015, 22:24 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan yang mencakup deregulasi sejumlah peraturan yang dianggap menghambat perekonomian. Setidaknya ada 134 peraturan yang dianggap tumpang tindih ataupun menghambat, dan akan diubah.

Presiden Joko Widodo menyebutkan dari jumlah itu, ada 89 peraturan yang akan segera diubah. Peraturan itu terdiri dari rancangan peraturan pemerintah (RPP), rancangan peraturan presiden, rancangan instruksi presiden, rancangan peraturan menteri, dan rancangan aturan lainnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, 89 rancangan peraturan itu akan segera tuntas.

"Ini hanya diselesaikan dalam beberapa hari atau seminggu ke depan, hanya tinggal diteken," ucap Darmin di Istana Kepresidenan, Rabu (9/9/2015).

Lalu, apa saja 134 peraturan yang sudah disisir pemerintah dan selanjutnya akan mengalami deregulasi tersebut?

Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Perekonomian, dari 134 peraturan itu terbanyak berada di Kementerian Perdagangan, yakni sebanyak 32 buah. Selanjutnya adalah Kementerian Koperasi dan UKM (28 buah), Kementerian Perindustrian (15 buah), Kementerian ESDM (11 buah), Kementerian Keuangan (10 buah), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (10 buah). Lainnya yakni, Kementerian Pertanian (7 buah), Kementerian Perhubungan (6 buah), Kementerian Ketenagakerjaan (3 buah), Kementerian Pariwisata (2 buah), Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (2 buah), Kementerian Perekonomian (2 buah), Badan Koordinasi Penanaman Modal (2 buah), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (2 buah), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (1 buah), Kementerian Kesehatan (1 buah).

Adapun sejumlah peraturan yang akan diubah yakni Peraturan Pemerntah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. PP tersebut diubah untuk memberikan kemudahan bagi orang asing untuk mendapatkan tempat tinggal di Indonesia.

Selain itu ada pula revisi terhadap PP nomor 146 tahun 2000 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Perubahan aturan ini untuk menurunkan biaya transportasi barang sehinga harga barang turun.

Ada pula, perubahan aturan soal larangan penjualan minuman beralkohol yang tercantum dalam Perdirjen Dagri Nomor 4/2015 yang melaksanakan Permendag nomor 6/M-DAG/PER/2015.

Aturan ini akan diubah untuk menegaskan kembali peran pemerintah daerah dalam pengaturan penjualan minuman beralkohol golongan A di wilayah masing-masing.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beredar Isu Pertalite Lebih Boros, Pertamina Disarankan Lakukan Investigasi

Beredar Isu Pertalite Lebih Boros, Pertamina Disarankan Lakukan Investigasi

Whats New
Erick Thohir: Modal Ventura BUMN Sudah Danai 336 Startup

Erick Thohir: Modal Ventura BUMN Sudah Danai 336 Startup

Whats New
Tambah Akses Terminal Tahun Depan, IPCC Juga Sasar Layanan untuk Kendaraan Listrik

Tambah Akses Terminal Tahun Depan, IPCC Juga Sasar Layanan untuk Kendaraan Listrik

Whats New
Dorong Akses Kesehatan 'Real Time', AAA Indonesia Gandeng HealthMetrics

Dorong Akses Kesehatan "Real Time", AAA Indonesia Gandeng HealthMetrics

Whats New
Biznet Data Center dan Merkle Innovation Luncurkan Solusi Implementasi Private Cloud untuk Industri

Biznet Data Center dan Merkle Innovation Luncurkan Solusi Implementasi Private Cloud untuk Industri

Rilis
Perbedaan Gaji Kotor dan Gaji Bersih yang Perlu Kamu Tahu

Perbedaan Gaji Kotor dan Gaji Bersih yang Perlu Kamu Tahu

Earn Smart
Pemerintah Pulihkan Ratusan Izin Pertambangan yang Sempat Bermasalah

Pemerintah Pulihkan Ratusan Izin Pertambangan yang Sempat Bermasalah

Whats New
Harga Tiket Kereta Wisata Museum Ambarawa, Cara Beli, dan Sejarahnya

Harga Tiket Kereta Wisata Museum Ambarawa, Cara Beli, dan Sejarahnya

Whats New
Rupiah Melemah Tembus Rp 15.100 Per Dollar AS, Sri Mulyani Ungkap Penyebabnya

Rupiah Melemah Tembus Rp 15.100 Per Dollar AS, Sri Mulyani Ungkap Penyebabnya

Whats New
Menteri Keuangan Pakistan Mengundurkan Diri di Tengah Krisis Ekonomi

Menteri Keuangan Pakistan Mengundurkan Diri di Tengah Krisis Ekonomi

Whats New
Para Menteri Pertanian Dunia Akan Bertemu Di Bali, Ini Isu yang Dibahas

Para Menteri Pertanian Dunia Akan Bertemu Di Bali, Ini Isu yang Dibahas

Whats New
Masyarakat Sebut Pertalite 'Harga Baru' Lebih Boros, Ini Penjelasan Pertamina

Masyarakat Sebut Pertalite "Harga Baru" Lebih Boros, Ini Penjelasan Pertamina

Whats New
Bank DKI Pimpin Kredit Sindikasi untuk BFI Finance

Bank DKI Pimpin Kredit Sindikasi untuk BFI Finance

Whats New
Soal Isu Pertalite Lebih Boros, Stafsus Erick Thohir: Itu Hoaks

Soal Isu Pertalite Lebih Boros, Stafsus Erick Thohir: Itu Hoaks

Whats New
Pemerintah Janji Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Pemerintah Janji Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.