Transportasi Massal Tak Bisa Ditunda-tunda Lagi

JAKARTA, KOMPAS - Satu lagi tonggak sejarah pembangunan transportasi massal modern di Indonesia ditancapkan dengan peletakan batu pertama proyek kereta ringan di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (9/9/2015). Presiden menegaskan, pembangunan transportasi massal di Indonesia tak bisa ditunda-tunda lagi.

(baca juga: Harga Tiket LRT Dipatok di Kisaran Rp 10.000-Rp 15.000 per Orang)

”Indonesia masih tertinggal dalam pembangunan infrastruktur, utamanya transportasi massal. Sesuatu yang tertunda cukup lama, harus segera kita mulai,” kata Presiden Jokowi di lokasi pembangunan stasiun KA ringan (light rail transit/LRT) di tepi Tol Jagorawi, tepat di seberang Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.

Kereta ringan yang terkoneksi dengan moda transportasi massal di Jakarta ini ditargetkan selesai pada 2018. Kehadirannya diharapkan turut mengurai kemacetan akut di Jakarta.

Presiden menegaskan, semua pihak harus bersama-sama menyukseskan proyek LRT dan semua proyek transportasi massal lain di Jakarta. ”Jangan ditunda-tunda lagi karena ini menyangkut kemacetan Jakarta yang sudah akut,” katanya.

Acara itu dihadiri, antara lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil. Hadir pula Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Direktur Utama PT Adhi Karya Kiswodarmawan.

Tiga tahun lalu
Pembangunan LRT digagas tiga tahun lalu saat Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Namun, proyek ini baru bisa dimulai pekan ini atau seminggu setelah Presiden pada 2 September 2015 menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan LRT dan Perpres No 99/ 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Jakarta.

Pemerintah pusat menugasi BUMN PT Adhi Karya untuk membangun prasarana LRT ini.

Proyek pembangunan LRT oleh pemerintah pusat ini terdiri atas dua tahap dengan total panjang jalur 83,6 kilometer (km). Pada tahap I akan dibangun rute Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, dan Cawang-Dukuh Atas sepanjang 42,1 kilometer dengan 18 stasiun. Sementara pada tahap II akan dibangun rute Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, dan Palmerah-Grogol sepanjang 41,5 km dengan 10 stasiun.

Kiswodarmawan mengatakan, pembangunan dua tahap LRT itu ditargetkan rampung pada 2018. Pembangunan tahap I dimulai akhir 2015, sementara tahap II akan dimulai akhir 2016.

Pembangunan prasarana kereta ringan ini diperkirakan menelan biaya lebih dari Rp 23 triliun. Adapun estimasi untuk pembangunan sarana sekitar Rp 5 triliun. ”Sesuai keinginan Bapak Presiden, LRT diharapkan dapat beroperasi saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018,” ujar Kiswodarmawan.

Menurut dia, jalur LRT berupa jalur layang yang menggunakan ruas di sisi tol. Dengan demikian, proyek ini akan mengoptimalkan lahan yang dimiliki pemerintah dan meminimalkan pembebasan lahan.

”Jika ada lahan yang dibebaskan, sifatnya business to business yang menjadi tanggung jawab konsorsium BUMN. Jadi, tak perlu lagi pembebasan lahan oleh pemerintah daerah,” kata Kiswodarmawan.

Dalam sambutannya, Presiden meminta pengoperasian LRT ini bisa diintegrasikan dengan moda transportasi massal lain di Jakarta, seperti KRL commuter line, kereta cepat massal (MRT), kereta ringan DKI Jakarta, serta bus transjakarta dan transjabodetabek.

(baca juga: Kemenhub: Lelang Operator LRT Dimulai Awal Tahun Depan)

Tidak hanya di Jawa
Mengakhiri sambutan, Presiden menegaskan, pembangunan transportasi massal kereta tidak hanya terfokus di Pulau Jawa. Akhir bulan ini, pemerintah akan mulai membangun kereta api di Sulawesi.

”Saya mau (proyek itu) dikerjakan dulu 5-7 kilometer, baru saya mau groundbreaking,” kata Presiden.

Pemerintah juga tengah merancang pembangunan jalur kereta api di Papua. Saat ini tengah disusun studi kelayakan yang diperkirakan selesai pada akhir Desember 2015.

”Ini perlu saya sampaikan agar tidak ada kesan hanya Jawa saja yang dibangun,” ujar Presiden Joko Widodo. (why/ilo/ARN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 10 September 2015, di halaman 1 dengan judul "Transportasi Massal Tak Bisa Ditunda-tunda Lagi".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.